Rabu 27 Desember 2017, 18:37 WIB
KSAD Sudah Setujui Pengunduran Diri Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi
Jenderal Mulyono dan Letjen Edy Rahmayadi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi memutuskan pensiun dini dari TNI untuk mengikuti Pilkada Sumatera Utara. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menyebut TNI AD tak akan melarang.
"Kalau politik tidak sesuai prosedur kan nambah dosa. Kalau sesuai prosedur ya nggak," kata Mulyono di sela-sela acara Apresiasi PT Pindad kepada Kontingen TNI AD AARM-27/2017 dan AASAM 17 di Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).
"Pak Edy mengajukan itu (pengunduran diri) sedang proses, tinggal turunnya saja," sambungnya.
Mulyono mengatakan dia juga telah menyetujui pengunduran diri rekannya tersebut. Saat ini pengunduran diri Letjen Edy tinggal menunggu persetujuan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, tidak ada masalah anggota TNI terjun ke dunia politik jika dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Itu selama usia kerjanya sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini.
"Kalau rakyat membutuhkan kenapa tidak? Mereka berkarya di tempat kita. Tapi, kalau ada rakyat yang membutuhkan, negara membutuhkan kenapa tidak? Kenapa saya harus halang-halangi," tutur Mulyono.
Hal yang sama diungkapkan Wakapolri Komjen Syafruddin. Syafruddin menyebut anggota TNI-Polri yang terjun ke dunia politik juga bertugas untuk kepentingan negara.
"Sama TNI, pokoknya kalau mau maju silakan untuk kepentingan bangsa," terang Syafruddin di lokasi yang sama.
Seperti diketahui, mutasi Letjen Edy dari posisi Pangkostrad dianulir oleh Marsekal Hadi. Meski begitu, Edy tetap ingin pensiun dini agar bisa maju sebagai cagub Sumut.
"Pensiun dini adalah hak prerogatif saya. Sudah bulat hati saya untuk jadi Gubernur Sumut 2018 apabila dipilih rakyat Sumut," ungkap Letjen Edy, Kamis (20/12).
Edy sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai untuk bisa maju di Pilgub Cagub. Terakhir, PKS bersama Gerindra dan PAN mendeklarasikan dukungan untuk Ketum PSSI itu.
(fiq/elz)
"Kalau politik tidak sesuai prosedur kan nambah dosa. Kalau sesuai prosedur ya nggak," kata Mulyono di sela-sela acara Apresiasi PT Pindad kepada Kontingen TNI AD AARM-27/2017 dan AASAM 17 di Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).
"Pak Edy mengajukan itu (pengunduran diri) sedang proses, tinggal turunnya saja," sambungnya.
Menurutnya, tidak ada masalah anggota TNI terjun ke dunia politik jika dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Itu selama usia kerjanya sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini.
"Kalau rakyat membutuhkan kenapa tidak? Mereka berkarya di tempat kita. Tapi, kalau ada rakyat yang membutuhkan, negara membutuhkan kenapa tidak? Kenapa saya harus halang-halangi," tutur Mulyono.
Hal yang sama diungkapkan Wakapolri Komjen Syafruddin. Syafruddin menyebut anggota TNI-Polri yang terjun ke dunia politik juga bertugas untuk kepentingan negara.
"Sama TNI, pokoknya kalau mau maju silakan untuk kepentingan bangsa," terang Syafruddin di lokasi yang sama.
Seperti diketahui, mutasi Letjen Edy dari posisi Pangkostrad dianulir oleh Marsekal Hadi. Meski begitu, Edy tetap ingin pensiun dini agar bisa maju sebagai cagub Sumut.
"Pensiun dini adalah hak prerogatif saya. Sudah bulat hati saya untuk jadi Gubernur Sumut 2018 apabila dipilih rakyat Sumut," ungkap Letjen Edy, Kamis (20/12).
Edy sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai untuk bisa maju di Pilgub Cagub. Terakhir, PKS bersama Gerindra dan PAN mendeklarasikan dukungan untuk Ketum PSSI itu.
(fiq/elz)
