.webp)
"Data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 43 perkara yang melibatkan pejabat Eselon I hingga IV, dan 27 perkara melibatkan swasta, serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/wali kota dan wakilnya," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).
Basaria mengatakan ada 118 kasus di tingkat penyidikan yang ditangani KPK setahun ini. Kasus itu didominasi tindak pidana suap.
"Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara," sambungnya.
Adapun perkara lainnya, menurut Basaria, terkait kasus perintangan proses hukum, perizinan, serta penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, KPK menyelidiki 144 kasus. Sedangkan untuk penuntutan, KPK menangani 94 kasus. KPK juga mengeksekusi 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tahun ini.
Soal tingginya keterlibatan pejabat eselon dalam pemerintah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan memang kerawanan para pejabat melakukan korupsi.
"Sebenarnya kan mereka itu para pengambil keputusan. Mereka itulah pasti kemungkinan untuk korupsinya juga tinggi," ujar Syarif.
Namun ada faktor kedua juga yang mendukung terungkapnya korupsi di lingkungan pemerintah. Syarif menyebut sudah tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan 'kecurangan' tersebut.
"Banyak yang tertangkap tangan di kabupaten itu karena masyarakat sekarang sudah mulai lelah dengan keadaan-keadaan sekitarnya sehingga mereka melapor," imbuhnya. (nif/fdn)
