Rabu 27 Desember 2017, 16:59 WIB
ICW: 2017 Tahun Paling Muram Pemberantasan Korupsi di Pengadilan
Peneliti ICW Lalola Easter menjelaskan kasus korupsi pada 2017. (Seysha/detikcom)
Jakarta -
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut tahun 2017 sebagai tahun paling muram untuk pemberantasan korupsi di sektor pengadilan. Banyak kasus korupsi yang menjerat pegawai pengadilan tahun ini.
"Tahun ini adalah tahun paling muram untuk sektor pengadilan. Bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi, tapi juga Mahkamah Agung," ujar peneliti ICW Lalola Easter di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).
Lalola menjelaskan korupsi di sektor pengadilan tahun ini dibuka oleh kasus Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi itu terjerat kasus suap terkait judicial review UU Peternakan tentang Kuota Impor Daging.
Kasus yang kedua adalah soal operasi tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan pegawai pengadilan maupun hakim. Menurut Lalola, penanganan OTT tersebut belum ada perkembangan sampai sekarang.
"Tercatat oleh kami paling tidak ada dua hakim per Oktober 2017, rasanya sampai sekarang penanganan yang dilakukan KPK belum ada lagi perkembangan soal itu," ujarnya.
Lalola juga mengingatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang telah dua kali dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi terkait lobi politik. Menurut Lalola, apa yang dilakukan Arief Hidayat adalah suatu pelanggaran.
"Perilaku Arief Hidayat ketika melakukan lobi dengan anggota DPR di luar kepentingan fit and proper test itu juga suatu pelanggaran bagi kami. Sehingga dalam konteks itu, kami berpikir apa yang dilakukannya sungguh mencoreng citra MK," sambung Lalola.
(idh/idh)
"Tahun ini adalah tahun paling muram untuk sektor pengadilan. Bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi, tapi juga Mahkamah Agung," ujar peneliti ICW Lalola Easter di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).
Lalola menjelaskan korupsi di sektor pengadilan tahun ini dibuka oleh kasus Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi itu terjerat kasus suap terkait judicial review UU Peternakan tentang Kuota Impor Daging.
"Tercatat oleh kami paling tidak ada dua hakim per Oktober 2017, rasanya sampai sekarang penanganan yang dilakukan KPK belum ada lagi perkembangan soal itu," ujarnya.
Lalola juga mengingatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang telah dua kali dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi terkait lobi politik. Menurut Lalola, apa yang dilakukan Arief Hidayat adalah suatu pelanggaran.
"Perilaku Arief Hidayat ketika melakukan lobi dengan anggota DPR di luar kepentingan fit and proper test itu juga suatu pelanggaran bagi kami. Sehingga dalam konteks itu, kami berpikir apa yang dilakukannya sungguh mencoreng citra MK," sambung Lalola.
(idh/idh)
