Hasil Reses DPRD DKI, Pengurusan e-KTP Lamban karena Blangko Kosong

Jakarta - Semua komisi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan temuan reses ketiga 2017 dalam rapat paripurna di depan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hasilnya, DPRD menemukan pengurusan e-KTP di DKI masih lamban.

Penyampaian hasil reses dilakukan di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017) pukul 14.45 WIB. Semua temuan reses itu disampaikan oleh anggota Dewan dari Fraksi PDIP, Siegvrieda Lauwani.

Anies dan Sandiaga terlihat memakai setelan jas warna hitam dan peci. Hanya warna dasi mereka yang berbeda. Anies memakai dasi warna abu-abu, sedangkan Sandiaga mengenakan dasi warna hijau.

Keduanya serius mendengarkan Lauwani membacakan temuan reses. Satu per satu temuan dipaparkan oleh Lauwani, salah satunya mengenai e-KTP.

"Pengurusan dokumen kependudukan, terutama e-KTP, masih lambat karena kendala blangko dan mesin cetak. Contohnya terdapat di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara. Kendala yang sama juga ditemukan di Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat," kata Lauwani.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di DPRD DKI. (Zhacky/detikcom)

Temuan lain dari Komisi A adalah sosialisasi program bantuan pengurusan sertifikat tanah yang dianggap kurang gencar. Kemudian soal pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Perlu adanya sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW terkait permasalahan program Sertifikat Tanah Prona. Untuk mencegah penyalahgunaan obat terlarang, kiranya perlu diadakan kerja sama melalui Balai Latihan Kerja untuk penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan menyablon, komputer, maupun servis AC. Contoh pada Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara," terang Lauwani.

Reses ketiga DPRD DKI Jakarta ini dilaksanakan pada 23, 25, 30, 31 Oktober dan 1 November 2017. Ada 4 bidang yang menjadi temuan reses.

Pertama bidang pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum. Kemudian bidang perekonomian dan keuangan daerah. Ketiga, bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Terakhir bidang kesejahteraan rakyat. (zak/idh)