.webp)
"Harus terintegrasi semuanya sebagai satu kesatuan. Karena 2 hal itu juga hadir secara bersamaan. Efek hadirnya PKL kan telah mengganggu kelancaran (lalu lintas)," kata dia saat berbincang detikcom, Senin (25/12/2017).
"Artinya, solusinya ya bagaimana PKL tertata dan ada jaminan kelancaran lalu lintasnya juga," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai wajar konsep penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan menuai pro dan kontra. Sebab, penataan tersebut masih dalam kategori manajemen rekayasa lalu lintas.
"Memang pro-kontra terkait penataan yang dilakukan. Kita bisa saja merujuk pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apa yang dilakukan Pemprov DKI bisa dikategorikan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas," ujar Aziz .
Sopir angkutan pun mengeluhkan adanya penataan tersebut. Begitu juga masyarakat di sekitar. Namun, jika ada yang merasa dirugikan oleh penataan itu, mereka bisa mengajukan gugatan di pengadilan.
"Ada juga pengaturan dalam UU tersebut yang mengatur tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebagaimana diatur pada pasal 127. Tidak hanya sopir (mengeluh), juga dengan masyarakat sekitar. Tapi selama masih ada jalur alternatif, hal itu dimungkinkan saja. Saran saya, kalau ada pihak yang merasa dirugikan, bisa mengajukan keberatan," ujar dia.
Menurutnya, pedagang kaki lima (PKL) harus dilibatkan dalam penataan itu. Kemudian para PKL diberi pembinaan dalam penataan itu.
Aziz mengatakan sebaiknya diberlakukan zonasi di Tanah Abang. Aziz menyebut kebijakan relokasi yang dilakukan pada kepemimpinan sebelum Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga perlu dijadikan rujukan dalam mengambil langkah penataan.
"Melihat banyaknya pihak yang terkait dengan permasalahan Tanah Abang, tahapan solusinya libatkan mereka dalam penataan Tanah Abang. Menjadikan PKL sebagai bagian dalam pengembangan Tanah Abang. Selanjutnya lakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga masalah PKL dapat teratasi," ucap dia.
"Relokasi dengan perbaikan atas kebijakan yang lalu masih bisa dijadikan sebagai alternatif atau membuat pengaturan dengan ketat melalui mekanisme zonasi, zona boleh berjualan, berjualan pada waktu tertentu, dan zona terlarang untuk berjualan," jelas Aziz.
Terkait PKL yang diberi ruang, kondisi tersebut dikhawatirkan membuat iri pedagang yang sudah menyewa lapak di Blok G. Menurutnya, hal tersebut perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan rasa keadilan.
"Solusi jangka pendek Pemprov untuk mengatasi keruwetan Tanah Abang ini mesti mempertimbangkan juga rasa keadilan para pedagang penyewa kios. Jangan sampai menjadi kontraproduktif yang berdampak pada menurunnya omset penyewa yang malah akan ikutan dagang di jalan," ungkapnya.
"Perkembangan Tanah Abang kan luar biasa, tren jumlah pengunjung selalu bertambah setiap tahunnya," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Jalan Jatibaru Raya, tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang, ditutup setiap hari dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB karena dikhususkan untuk PKL. Kebijakan Pemprov DKI tersebut menuai berbagai respons, termasuk dari sopir angkutan kota (angkot).
Sopir angkot mengeluh karena Jalan Jatibaru adalah akses utama mereka untuk mengangkut penumpang. Konsep penataan Tanah Abang sudah berlaku mulai Jumat (22/12). Akses transportasi hingga penempatan pedagang kaki lima diubah.
Selain penutupan jalan, perubahan yang dilakukan di Tanah Abang ialah PKL yang biasa berjualan di trotoar Pasar Tanah Abang dipindahkan ke jalan yang berada di depan Stasiun Tanah Abang. Namun pedagang yang sudah diberi lapak di jalan pun sempat menyerobot trotoar lagi.
Sementara itu, Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemindahan PKL di Tanah Abang ke Jalan Jatibaru untuk memastikan lapangan kerja bagi para pedagang. Sandiaga mengakui kebijakan tersebut untuk membantu Presiden Joko Widodo meminimalkan ketimpangan ekonomi di Ibu Kota.
Sebab, menurutnya, ketimpangan ekonomi timbul karena lapangan kerja untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas bawah semakin sempit. Sandiaga melihat pemindahan PKL ke jalan merupakan salah satu upaya memperluas lapangan kerja bagi mereka.
"Pak Jokowi berulang-ulang kali pesan ke teman-teman, ketimpangan ini ada di DKI Jakarta, ada di depan mata kita. Kenapa ketimpangan ada? Karena ekonomi yang ada di akar rumput tidak bergerak," kata Sandiaga di Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (24/12). (fai/jbr)
