FPKS: Desk Antiteror di Depdagri Mirip Era Orba

Jakarta - Niat Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf yang ingin membentuk desk antiteror mulai mendapat tentangan. Ide ini dinilai akan mengembalikan Depdagri seperti era Orde Baru (Orba) lalu. "Polri sudah membentuk Tim Anti Teror dan Menko Polhukam juga sudah membentuk Desk Anti Teror. Lalu untuk apa Depdagri membentuk desk antiteror lagi di jajaran dinas-dinasnya," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (9/6/2005) malam.Rencana itu hanya akan memperluas kecemasan masyarakat terhadap isu terorisme. "Dan ini akan menampilkan kembali wajah Depdagri seperti era Orde Baru yang menakutkan," tegas Mahfudz.Di era Orde Baru, Depdagri menjalankan peran politik yang sangat kuat untuk mengawasi kehidupan masyarakat melalui jajaran dinasnya di daerah hingga kecamatan dan kelurahan. Untuk itu, FPKS mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut dan mengoptimalkan fungsi lembaga penegak hukum dan keamanan. Ini dalam rangka pencegahan dan pananganan masalah aksi teror di negeri ini.Sebelumnya, Mendagri mengemukakan pemerintah berencana membentuk desk antiteror di daerah-daerah dengan memberdayakan Dinas Kesatuan Bangsa di setiap provinsi, kabupaten, dan kota sebagai unsur penanggulangan teror. Secara struktural, dinas-dinas itu terkait dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Depdagri. Namun, untuk fungsi penanggulangan teror, dinas-dinas itu akan dipadukan dengan desk antiteror yang selama ini berada di bawah Kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Desk antiteror ini, lanjut Ma'ruf, sifatnya hanya koordinatif dan preventif. Untuk penindakan tetap wewenang aparat keamanan. Menurut Ma'ruf, alasan pembentukan desk antiteror ini karena Indonesia sangat terbuka bagi teroris dengan banyaknya pintu masuk dan diperlukannya peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. (ton/)