Presiden Minta Laporan Daerah Tidak ABS

Jakarta - Presiden SBY agaknya terus belajar dari kegagalan masa lalu. Agar pemerintah tidak salah langkah, Presiden meminta para gubernur tidak membuat laporan asal bapak senang (ABS) alias palsu."Bapak Presiden minta kami meninggalkan gaya kepemimpinan lama," kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad usai mengikuti rapat kerja Presiden dengan Gubernur se-Indonesia di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (9/6/2005) malam.Fadel memaparkan, dalam rapat tersebut, SBY juga meminta para kepala pemerintahan daerah tidak segan-segan berkonsultasi langsung dengan pusat. Ini guna mempercepat penanganan setiap masalah yang muncul. Selain itu, pemda diminta melakukan perbaikan menajemen pemerintahan seperti dengan melaksanakan reformasi politik, menumbuhkan kegiatan ekonomi dan melaksanakan program kesejahteraan rakyat.Fadel mengungkapkan dalam rapat tersebut juga terlontar usul adanya desentralisasi realisasi anggaran negara. "Saat ini masih pusat yang tentukan dan membaginya. Akibatnya banyak barang dan alat dari departemen yang tidak terpakai, karena tidak sesuai kebutuhan lapangan," jelas Fadel. Namun, menurutnya pemerintah pusat tetap punya hak melakukan kontrol. Pendelegasian wewenang, kata kader Partai Golkar ini, harus diberikan berdasarkan pada produktivitas dan potensi daerah bersangkutan. "Sehingga pemerintah daerah tidak mengajukan anggaran untuk belanja untuk proyek yang tidak punya prospek baik," tukasnya.Desentralisasi ini juga merupakan salah satu mekanisme kompensasi kepada daerah terkait rencana pengahapusan 148 peraturan daerah (Perda) yang menurut penilaian pemerintah pusat memberatkan investor. Padahal berbagai pungutan yang diatur dengan berbagai perda inilah, pihak pemda dapat menambah pemasukan kas daerahnya. "Kalau tidak ada kompensasi lalu bagaimana kami membiayai pembangunan," sambungnya. (ton/)