KPK Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Pemprov Jabar Rp 40 M

Bandung - Wajar kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram dengan kasus korupsi. Sebab, laporan dugaan pengemplang duit rakyat ini tidak henti-hentinya mencuat. Kini, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat diduga melakukan mark up dana pengadaan kendaraan Rp 40 miliar. "Kita sudah laporkan ke KPK dan kami minta agar kasus ini segera diusut," ungkap Direktur Eksekutif Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), Dedi Haryadi, saat dihubungi detikcom, Kamis (9/6/2005).Dugaan penggelembungan dana ini dilakukan oleh Biro Perlengkapan Pemprov Jabar. Pengadaan sejumlah kendaraan tersebut antara lain seperti 25 unit ambulans, 9 unit pemadam kebakaran, 25 unit stoomworlx, 25 unit dump truck, 12 unit beckhoe dan mobil tangga yang dibagikan untuk seluruh kota dan kabupaten se-Jabar.Pembelian seluruh kendaraan tersebut ditaksir tidak lebih dari Rp 60 Milyar. Namun, biaya pembelian kendaraan tersebut menghabiskan anggaran Rp 100 miliar. Harga ini diketahui dari angka perbandingan nilai perencanaan pembelian dengan nilai realisasi harga pembelian di pasaran. "Diperkirakan penggelembungan dana pengadaan kendaraan tersebut senilai 40 Milyar," kata Dedi.Laporan tersebut menurutnya sudah cukup bagi KPK untuk melakukan sejumlah penyelidikan terhadap dugaan mark up tersebut. Hingga kini, BIGS belum mendapatkan laporan secara rinci dari pembelian pengadaan kendaraan tersebut seperti sejumlah kwitansi pembeliannya. (ton/)