DetikNews
Sabtu 23 Desember 2017, 10:19 WIB

Fadli Sentil Jaksa Agung, NasDem: Pimpinan DPR pun Harus Dievaluasi

Elza Astari Retaduari - detikNews
Fadli Sentil Jaksa Agung, NasDem: Pimpinan DPR pun Harus Dievaluasi Johnny G Plate. (Foto: Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut mengkritik Jaksa Agung M Prasetyo. Partai NasDem pun memberi pembelaan untuk mantan kadernya itu.

"Jaksa Agung itu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, dia diangkat dan tanggung jawabnya ke presiden. Jadi nggak ada orang lain yang akan menilai maju-mundurnya selain presiden," ungkap Sekjen NasDem, Johnny G Plate dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (23/12/2017).

Dia pun mengkritik langkah para pejabat yang memberi 'sentilan' untuk Jaksa Agung. Awal kritikan terhadap Prasetyo dimulai dari PDIP yang memberi tudingan Prasetyo kerap berpolitik dalam menangani suatu perkara.

"Jangan semua pejabat mau jadi presiden, apakah DPR, pimpinan DPR, semua kok ramai-ramai mau jadi presiden. Nanti tata negara rusak kalau semua mau jadi presiden," tutur Johnny.


"Semua ikut dan kebijakannya yang ngatur kabinet termasuk Jaksa Agung," imbuh dia.

Johnny menyebut semua pejabat harus dievaluasi, termasuk Jaksa Agung dan para menteri serta jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Mereka yang dievaluasi disebutnya termasuk para pimpinan DPR.

"Semua harus dievaluasi di kabinet, seluruh pejabat negara termasuk pimpinan DPR RI, apakah mereka sudah bekerja dengan benar, jadi bukan hanya Jaksa Agung, pejabat di DPR RI harus dievaluasi. Kalau kerja nggak benar, fraksinya harus ganti. Jadi soal evaluasi yang nilai presiden," papar Johnny.

NasDem pun yakin Jaksa Agung M Prasetyo sudah bekerja dengan benar. Dia mendapat banyak kritikan karena, kata Johnny, banyak orang yang tidak nyaman dengan sepak terjangnya.

"Jaksa Agung bekerja benar dan buat banyak orang nggak nyaman. Kan harusnya didukung, yang tidak nyaman diperbaiki supaya nyaman. Ini sedikit-sedikit nyerang Jaksa Agung, demi kepentingan pragmatis," tuturnya.


"Kalau beri masukan boleh tapi ke presiden, bukan ke media. Banyak yang salah kaprah. Kita harus beri komentar secara proporsional, ada mekanismenya," imbuh Johnny.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan kritik PDIP kepada Jaksa Agung M Prasetyo yang dituding kerap berpolitik dalam menangani suatu perkara. Politikus Gerindra itu bahkan ingin Prasetyo dievaluasi.

Bagi Fadli, seorang penegak hukum haruslah tidak mempunyai latar belakang politik. Kalau tidak, konflik kepentingan akan sangat rawan terjadi.

"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejaksaan Agung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
(elz/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed