"Apakah menjamin mulai partai politik, seperti PDIP, NasDem, Golkar, PAN, PPP, PKB, Hanura, PKPI yang mendukung Pak Jokowi ini akan solid sepakat menentukan satu orang calon wakil presiden? Belum tentu," kata Tjahjo kepada wartawan di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).
Pernyataan ini disampaikan Tjahjo saat dimintai tanggapan mengenai kabar pencabutan rekomendasi pencalonan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bagi Tjahjo, pencabutan rekomendasi tersebut kewenangan parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di luar urusan pencalonan dari parpol, Tjahjo menegaskan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu. Dia meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tegas dalam mengawasi kinerja penyelenggara pemilu.
"DKPP harus proaktif, ya, Bawaslu juga harus mengontrol pengawas sampai tingkat paling bawah untuk berani melaporkan jika ada yang menyimpang dari peraturan KPU dan undang-undang jika ada yang memberi peluang (terjadinya pelanggaran)," ujarnya.
Terkait Pilkada 2018, sambung Tjahjo, pemerintah menargetkan partisipasi pemilih hingga 78 persen. Tjahjo mengingatkan agar tidak ada praktik politik uang dalam proses pemilihan dan melawan kampanye bermotif SARA
"Kita harus melawan kampanye yang berujar kebencian dan berbau SARA," kata Tjahjo. (fdn/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini