Kamis 21 Desember 2017, 07:11 WIB
Wujudkan Golkar Bersih, Airlangga Diminta Tarik Pansus Angket
Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan tak akan menarik diri dari Pansus Angket KPK. Sikap Airlangga itu disayangkan oleh sejumlah LSM terkait tagline baru Golkar yakni Golkar Bersih.
Sejumlah LSM yang menanggapi pernyataan Airlangga itu bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yakni Tranparansi Internasional Indonesia (TII), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lingkar Madani (LIMA), Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Indonesia Corruption Watch (ICW).
Mereka menilai, Golkar Bersih menjadi hal yang relevan untuk menjawab persoalan Golkar saat ini. Khususnya pasca mantan Ketua Umum mereka Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP.
Selain itu, soal Pansus Angket, Koalisi Masyarakat Sipil menilai Golkar adalah salah satu motor penggeraknya. Sebab itu, penarikan diri dari Pansus Angket dinilai hal yang tepat untuk mewujudkan Golkar Bersih.
"Selain pergantian ketua DPR, salah satu isu yang harus juga dikoreksi adalah keberadaan Golkar dalam Pansus Angket. Tidak bisa disanggah, Golkar merupakan salah satu motor berjalannya Pansus Angket. Keberadaan pansus ini sangat berkaitan dengan kasus korupsi KTP Elektronik yang sedang ditangani KPK," bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (21/12/2017).
"Sehingga tidak salah apabila publik mengaitkan keberadaan pansus ini ditujuan untuk menyerang KPK yang sedang menangani kasus KTP Elektronik. Oleh karena itu, Golkar Bersih harus menarik diri dan partai mereka dari Pansus Angket terhadap KPK untuk menunjukkan komitmen mereka pada upaya pemberantasan korupsi dan mengkonkretkan tagline Golkar Bersih," lanjut isi pernyataan.
(nkn/yld)
Sejumlah LSM yang menanggapi pernyataan Airlangga itu bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yakni Tranparansi Internasional Indonesia (TII), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lingkar Madani (LIMA), Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Indonesia Corruption Watch (ICW).
Mereka menilai, Golkar Bersih menjadi hal yang relevan untuk menjawab persoalan Golkar saat ini. Khususnya pasca mantan Ketua Umum mereka Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi e-KTP.
Selain itu, soal Pansus Angket, Koalisi Masyarakat Sipil menilai Golkar adalah salah satu motor penggeraknya. Sebab itu, penarikan diri dari Pansus Angket dinilai hal yang tepat untuk mewujudkan Golkar Bersih.
"Selain pergantian ketua DPR, salah satu isu yang harus juga dikoreksi adalah keberadaan Golkar dalam Pansus Angket. Tidak bisa disanggah, Golkar merupakan salah satu motor berjalannya Pansus Angket. Keberadaan pansus ini sangat berkaitan dengan kasus korupsi KTP Elektronik yang sedang ditangani KPK," bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (21/12/2017).
"Sehingga tidak salah apabila publik mengaitkan keberadaan pansus ini ditujuan untuk menyerang KPK yang sedang menangani kasus KTP Elektronik. Oleh karena itu, Golkar Bersih harus menarik diri dan partai mereka dari Pansus Angket terhadap KPK untuk menunjukkan komitmen mereka pada upaya pemberantasan korupsi dan mengkonkretkan tagline Golkar Bersih," lanjut isi pernyataan.
(nkn/yld)
