detikNews
Rabu 20 Desember 2017, 18:06 WIB

Loyalis Airlangga Dorong Golkar Mundur dari Pansus Angket

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Loyalis Airlangga Dorong Golkar Mundur dari Pansus Angket Ilustrasi Pansus Angket KPK (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - Politikus Golkar Happy Bone Zulkarnain menyebut Ketum Golkar Airlangga Hartarto serius menyikapi keberadaan Fraksi Golkar di Pansus Hak Angket KPK.

Pansus Hak Angket KPK dianggap melemahkan KPK dalam memberantas korupsi sehingga tak sesuai dengan tagline 'Golkar Bersih' yang diusung Airlangga.

"Semangat kebatinan kita, kita ingin mem-back-up KPK. Tentu segala sesuatu yang kita nilai mengurangi dorongan kita terhadap KPK untuk memperkuat KPK, tentu akan kita revisi. Itu yang sedang kita siapkan juga karena itu sudah jadi suara hati kader Golkar," ujar Happy di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Happy tak ingin ada hambatan dalam menjadikan Golkar benar-benar bersih. Airlangga, dikatakan Happy, ingin konsisten mewujudkan tagline 'Golkar Bersih'.

"Kita tidak ingin itu jadi hambatan-hambatan kami. Kami ingin tagline betul-betul konsisten. Kalau kita tidak lakukan revisi itu, kemudian kita khawatir dipersoalkan dan Pak Airlangga nggak mau," ucapnya.

Meski demikian, Happy menyebut evaluasi keberadaan Fraksi Golkar di Pansus KPK tidak serta-merta dilakukan. Ada beberapa hal yang mesti diselesaikan, misalnya perhelatan munaslub.

Happy juga menyebut Golkar belum menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK terkait wacana revisi ini. Pembicaraan penarikan diri dari Pansus KPK masih dilakukan di lingkup internal Partai Golkar.

"Di lingkup internal kita sekarang ini muncul semangat untuk bersih, Golkar harus menjadi lokomotif parpol yang bisa mendorong suasana politik dan karakter politik yang bersih," jelas Happy.

Dilanjutkan Happy, penarikan diri dari Pansus Hak Angket KPK juga mesti mendapat dukungan dari pimpinan DPR. Karena itu, Golkar akan mengirimkan nama ketua DPR yang baru yang dapat mendukung kebijakan tersebut.

"Harus (menarik anggota dari Pansus KPK). Kita ingin dari hulu dan hilir itu sesuai dengan yang diinginkan visi Ketum. Sebagaimana kita ketahui, kan anggota DPR itu kepanjangan tangan partai, nggak boleh mereka di DPR tapi nggak sesuai kebijakan partai, itu nggak boleh lagi," sebut Happy.

Pansus Angket KPK hingga saat ini masih belum dibubarkan. Fraksi terbesar yang mendorong pembentukan pansus ini adalah Fraksi Golkar.
(gbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com