Panglima TNI Anulir Mutasi Pati, Menhan: Tentara Tahan Banting

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak mempersalahkan dengan keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati). Dia menganggap keputusan tersebut hal biasa.

"Nggak ada masalah. Tentara jangan ada masalah. Kalau ada masalah bukan tentara itu. Karena tentara tahan banting. Itu hal biasa," kata Ryamizard di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Dia juga menyebut tidak ada pelanggaran dari keputusan Marsekal Hadi menganulir keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo yang dikeluarkan saat masih menjabat sebagai Panglima TNI. Ryamizard menjelaskan kewenangan rotasi jabatan menjadi kewenangan panglima baru.

Baca juga: Anulir Mutasi 16 Pati, Panglima TNI: Bukan karena Like and Dislike

"Kalau dia merasa mantep dengan yang baru nggak apa-apa. Demokrasi, biasa aja nggak ada masalah," ujarnya.

Menurut Ryamizard, tak ada pelanggaran atas anulir yang dilakukan Panglima Hadi. Sebab komando ada di tangan Panglima TNI saat ini.

"Nggak (melanggar) lah. Karena yang memakai orang-orangnya beliau," tegas Ryamizard.

Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjelaskan alasannya menganulir rotasi jabatan 16 Pati. Dia menyebut langkah tersebut merupakan sebuah amanah sebagai panglima TNI.

Baca juga: Dipertahankan Jadi Pangkostrad, Letjen Edy Tetap Ingin Pensiun Dini

"Pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu saya selalu mengevaluasi secara terus menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI. Untuk memenuhi organisasi di TNI ini dan menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks," ujar Hadi, Rabu (20/12).

Selain itu menurut Marsekal Hadi, pengisian jabatan di TNI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan profesionalitas. Dia menyebut pengisian jabatan-jabatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, didasarkan pada profesionalitas dan manned system. (elz/elz)