Pemprov DKI Temukan Seribu Tower Mikrosel Ilegal

Jakarta - Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta menemukan 1.129 tower mikrosel ilegal di Ibu Kota. Seribuan tower itu berdiri tanpa izin di lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Pihak BPAD DKI Jakarta sudah menyampaikan temuannya kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa 19 Desember 2017. Ketua Komisi A Riano P Ahmad mengatakan banyak tower yang berdiri di trotoar dan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak berizin.

"Jadi hasil pendataan sementara BPAD sementara tower mikrosel yang ilegal itu berjumlah 1.129. Ini lagi dilakukan pendataan oleh pihak BPAD," kata Riano saat dihubungi, Rabu (20/12/2017).

"Pertama itu perizinannya. Perizinannya itu mereka terkadang tak mempunyai IMB. Kedua mereka berdiri misalnya di taman, RTH, trotoar. Itu juga harus ada izinnya," imbuhnya.

Dalam memaparkan temuannya pihak BPAD juga didampingi jajaran Satpol PP, Biro Hukum dan Dinas Cipta Karya DKI Jakarta. Hasil pembahasan, Komisi A dan Pemprov DKI Jakarta sepakat membentuk tim khusus.

"Makanya di Komisi A membentuk tim terpadu. Isinya Komisi A, Satpol PP, PTSP, badan aset dan cipta karya untuk mengetahui berapa sih sebenarnya tower mikrosel ini memang melanggar dan berdiri di banyak tempat," terang dia.

Menurut Riano, pendapatan yang bisa didapat dari retribusi tower mikrosel cukup besar. Retribusi pantas diberikan karena tower mirkosel menghasilkan keuntungan bagi pemilik tower.

"Kalau potensi kerugiannya itu, ini kan sangat banyak, ini sumber PAD yang bisa dikatakan unggulan. Ya kalau sekarang seribu, kalau dia dikenai biaya sewa karena itu tanah Pemprov, yang kedua membayar retribusi, karena dia kan meraih keuntungan," papar Riano.

Namun, Riano mengaku belum tahu secara rinci siapa saja pemilik tower mikrosel ilegal itu. Satu perusahaan yang dia sebut yakni Bali Tower.

"Lengkapnya nanti. Semuanya kan lagi didata. Salah satunya punya Bali tower," tutup anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP. (zak/aan)