Rabu 20 Desember 2017, 13:39 WIB
Meutya Hafid Minta Kader Perempuan Dapat Posisi Kunci di Golkar
Meutya Viada Hafid (Foto: dok. Istimewa)
FOKUS BERITA:
Munaslub Golkar
Jakarta -
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diberi kewenangan penuh untuk merevitalisasi struktur kepengurusan. Anggota Steering Committee Munaslub Golkar Meutya Hafid berharap Airlangga mau menempatkan kader perempuan di posisi kunci.
"Saya mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk membawa pembaruan di tubuh Partai Golkar," ujar Meutya kepada wartawan, Rabu (20/12/2017).
Pada momen pembaruan di pengurus Golkar, Meutya mengharapkan Airlangga memperhatikan isu gender. Dia berharap kader perempuan Golkar mendapat posisi yang lebih strategis di era Airlangga.
"Perlu pembaruan pelibatan perempuan di bidang-bidang strategis. Revitalisasi kepengurusan harus diikuti semangat revitalisasi representasi perempuan di kepengurusan," ujar Meutya.
Perempuan yang kini menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di Golkar itu menyebut partai modern adalah partai yang sensitif terhadap isu gender. Menurutnya, di negara maju, ketua umum partai banyak yang merupakan seorang perempuan. Meutya mengakui memang Golkar sudah memenuhi syarat memiliki 30 persen kader perempuan sebagai pengurus.
"Tapi kita bukan bicara 30 persen perempuan saja. Bukan lagi bicara angka, tapi pelibatan kader-kader perempuan di posisi-posisi kunci. Kader-kader perempuan ini sering terlupa dan hanya diingat ketika harus memenuhi 30 persen," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Meutya mendukung semangat pembaruan yang digaungkan dalam munaslub pengukuhan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Namun, menurut dia, pembaruan tidak cukup dengan pilah-pilah antara wajah baru dan wajah lama.
"Pembaruan yang dimaksud adalah berdasarkan kompetensi, bukan hanya berdasarkan pertimbangan faksi-faksi. Jika revitalisasi hanya mengubah wajah baru dari wajah lama, itu bukan pembaruan, itu justru tradisi lama di Golkar bahwa setiap munas ada ganti 'gerbong'," tukas Meutya.
Meski begitu, Meutya mengaku sepakat dengan formatur tunggal dan diserahkan langsung kepada Airlangga sebagai ketua umum. Airlangga sendiri mendapat waktu satu bulan untuk menyusun formatur DPP Golkar.
"Saya kira satu bulanlah. Cukup untuk Ketua Umum melakukan revitalisasi," terang Ketua Harian Golkar Nurdin Halid, Rabu (20/12).
(elz/tor)
"Saya mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk membawa pembaruan di tubuh Partai Golkar," ujar Meutya kepada wartawan, Rabu (20/12/2017).
Pada momen pembaruan di pengurus Golkar, Meutya mengharapkan Airlangga memperhatikan isu gender. Dia berharap kader perempuan Golkar mendapat posisi yang lebih strategis di era Airlangga.
"Perlu pembaruan pelibatan perempuan di bidang-bidang strategis. Revitalisasi kepengurusan harus diikuti semangat revitalisasi representasi perempuan di kepengurusan," ujar Meutya.
Perempuan yang kini menjabat sebagai salah satu Ketua DPP di Golkar itu menyebut partai modern adalah partai yang sensitif terhadap isu gender. Menurutnya, di negara maju, ketua umum partai banyak yang merupakan seorang perempuan. Meutya mengakui memang Golkar sudah memenuhi syarat memiliki 30 persen kader perempuan sebagai pengurus.
"Tapi kita bukan bicara 30 persen perempuan saja. Bukan lagi bicara angka, tapi pelibatan kader-kader perempuan di posisi-posisi kunci. Kader-kader perempuan ini sering terlupa dan hanya diingat ketika harus memenuhi 30 persen," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Meutya mendukung semangat pembaruan yang digaungkan dalam munaslub pengukuhan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Namun, menurut dia, pembaruan tidak cukup dengan pilah-pilah antara wajah baru dan wajah lama.
"Pembaruan yang dimaksud adalah berdasarkan kompetensi, bukan hanya berdasarkan pertimbangan faksi-faksi. Jika revitalisasi hanya mengubah wajah baru dari wajah lama, itu bukan pembaruan, itu justru tradisi lama di Golkar bahwa setiap munas ada ganti 'gerbong'," tukas Meutya.
Meski begitu, Meutya mengaku sepakat dengan formatur tunggal dan diserahkan langsung kepada Airlangga sebagai ketua umum. Airlangga sendiri mendapat waktu satu bulan untuk menyusun formatur DPP Golkar.
"Saya kira satu bulanlah. Cukup untuk Ketua Umum melakukan revitalisasi," terang Ketua Harian Golkar Nurdin Halid, Rabu (20/12).
(elz/tor)
