Rabu 20 Desember 2017, 12:55 WIB
Ombudsman: 36 Persen Pelayanan Publik di RI Masih Ditemui Pungli
Foto: Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham. (Kanavino-detikcom)
Jakarta -
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan 36 persen pelayanan publik di Indonesia masih terjadi pungutan liar (pungli). Karena itu, setiap stakeholder haru terus berbenah.
"Kalau kita bercerita pelayanan publik di Indonesia maka saya kutip dari Satgas Saber Pungli, yang Ombudsman juga ada di dalamnya, 36 persen pelayanan publik masih ditemui pungutan liar dan suap," kata Rifai di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).
Rifai menjelaskan pelayanan publik yang baik tak bisa hanya terjadi di satu kementerian saja. Menurutnya, seluruh lembaga mulai pusat maupun daerah harus mewujudkan pelayanan publik yang prima.
"Saya sendiri sering mengatakan berbicara pelayanan kepada masyarakat maka tolak ukur keberhasilannya adalah seluruh kementerian dan seluruh wilayah kita, kalau hanya kementerian tertentu saja, tidak bisa," ujarnya.
Karena itu, dia berharap Kemenkumham bisa memberikan contoh kepada lembaga lain agar tak ada lagi pungli di Indonesia.
"Agak sia-sia kemenkunham kalau punya nilai baik tapi tidak diikuti dengan kementerian lainnya," imbuhnya.
(knv/idh)
"Kalau kita bercerita pelayanan publik di Indonesia maka saya kutip dari Satgas Saber Pungli, yang Ombudsman juga ada di dalamnya, 36 persen pelayanan publik masih ditemui pungutan liar dan suap," kata Rifai di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).
Rifai menjelaskan pelayanan publik yang baik tak bisa hanya terjadi di satu kementerian saja. Menurutnya, seluruh lembaga mulai pusat maupun daerah harus mewujudkan pelayanan publik yang prima.
"Saya sendiri sering mengatakan berbicara pelayanan kepada masyarakat maka tolak ukur keberhasilannya adalah seluruh kementerian dan seluruh wilayah kita, kalau hanya kementerian tertentu saja, tidak bisa," ujarnya.
Karena itu, dia berharap Kemenkumham bisa memberikan contoh kepada lembaga lain agar tak ada lagi pungli di Indonesia.
"Agak sia-sia kemenkunham kalau punya nilai baik tapi tidak diikuti dengan kementerian lainnya," imbuhnya.
(knv/idh)
