Dinsos DKI Sebut Jumlah Anak Jalanan Tahun 2017 Turun 45 Persen

Jakarta - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta menyebut jumlah anak jalanan alias masyarakat penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) tahun ini turun sebesar 45 persen dibanding tahun 2016 lalu. Hal ini berdasarkan laporan kinerja tahunan Dinsos DKI Jakarta.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 45 persen masyarakat PMKS di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Dinsos DKI Jakarta, Masrokhan dalam sambutannya saat apel menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 di Gedung parkir Dinsos di Jalan Gunung Sahari III, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan Foto: Istimewa

Masrokhan mengatakan tahun 2016, 14.808 anak jalanan diamankan di jembatan penyeberangan orang (JPO), mal-mal, hingga tempat ibadah. Sedangkan tahun 2017 ini ada 8.143 anak jalanan.

"Mudah-mudahan di tahun depan jumlah PMKS semakin menurun. Artinya, masyarakat kita di DKI Jakarta sejahtera dan mandiri. Nggak ada lagi yang gelandangan," kata Masrokhan.

Masrokhan menjelaskan seluruh anak jalanan diamankan di 276 titik rawan di lima wilayah kota di DKI. Lima wilayah itu adalah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Dari lima wilayah itu, titik paling banyak ditemukan anak gelandangan terdapat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sementara Jakarta Pusat dinyatakan sudah steril dari anak jalanan.

"Paling banyak di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Di Jakarta Barat di Kalideres rawan. Ini juga sudah kami jaga dan lakukan pembinaan secara ketat," ucap Masrokhan.

Apel Dinsos DKI Jakarta Foto: Denita Br Matondang/detikcom

Masrokhan menargetkan jumlah anak jalanan menurun hingga 10 persen atau 35 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk itu, titik wilayah penjagaan akan ditambah secara bertahap.

Baca juga: Dinsos DKI Akan Gencar Razia PMKS Saat Natal dan Tahun Baru 2018

Pada tahun 2018, Dinsos berencana akan menambahkan titik penjagaan menjadi 318 titik. Petugas nantinya akan berpatroli hingga ke tingkat kelurahan. Bahkan, di Kepulauan seribu rencananya dua kecamatan akan dijaga ketat dari anak jalanan.

"Dua kecamatan di Kepulauan Seribu juga akan dimasukkan karena selama ini kita merasa tidak mungkin ada PMKS karena di wilayah laut. Tetapi akan kita antisipasi dan jaga ketat," katanya. (idh/idh)