Demokrat Minta Jokowi Belajar dari SBY yang 2 Periode Jadi Presiden

Demokrat Minta Jokowi Belajar dari SBY yang 2 Periode Jadi Presiden

Aditya Mardiastuti - detikNews
Senin, 18 Des 2017 18:10 WIB
Jokowi dan SBY (Anung/SBY Centre)
Jakarta - Dari survei PolMark, sebanyak 52,4% responden menginginkan Joko Widodo kembali menjadi presiden. Partai Demokrat meminta Jokowi belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil menjadi presiden dua periode.

Survei PolMark menyebut masih ada sejumlah hal yang dikeluhkan masyarakat meski elektabilitas Jokowi ada di angka 52,4%. Dari kemiskinan hingga aksi terorisme.

"Di mata pemilih, ada empat persoalan paling menonjol yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan tiga di antaranya adalah masalah sosial-ekonomi (kemiskinan, harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan). Satu masalah lainnya adalah korupsi yang merajalela," ujar CEO PolMark Indonesia Eep Saifullah Fatah setelah rilis survei di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Survei ini digelar pada 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden, yang dipilih secara acak (multistage random sampling) di seluruh provinsi dan 260 desa. Margin of error +/- 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil survei, kemiskinan menduduki peringkat pertama yang dikeluhkan responden, yaitu 29,5%. Kemudian disusul harga kebutuhan pokok yang terus meningkat 16,8%, korupsi yang merajalela 16,3%, sulit mendapatkan pekerjaan 7,8%, dan pembangunan infrastruktur yang belum merata 4,7%.

Kemudian diskriminasi SARA 3,7%, penegakan hukum yang tidak adil kepada masyarakat bawah 3,5%, akses dan pelayanan kesehatan belum merata 3,0%, serta kualitas dan akses pendidikan gratis belum merata 2,4%. Dilanjutkan persatuan bangsa Indonesia yang terancam pecah 2,1%, terorisme dan menguatnya kelompok fundamentalis 1,5%, perbedaan pandangan antarkelompok dalam masyarakat 1,0%, lainnya 1,2%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,5%.


Menanggapi hal ini, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menyebut Jokowi patut belajar dari para pendahulunya. Apalagi dari hasil survei, posisi Jokowi sebagai petahana masih kalah aman dibanding masa SBY saat jadi petahana menjelang Pilpres 2009.

"Kepemimpinan nasional nggak bisa dipotong satu-satu, terus, infrastruktur itu sebabnya Pak SBY 10 tahun mengatur pembangunan supaya bisa dirasakan masyarakat, nggak apa-apa Pak Jokowi belajar dari yang kemarin atau adopsi aja yang empiris untuk mengejar yang ekonomi," ujar Hinca di tempat yang sama.

Hinca juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang masif menjelang Asian Games 2018. Namun tetap saja ada kekhawatiran pembangunan itu tak selesai tepat waktu.

"Pelajaran lain harus hati-hati untuk memastikan kebutuhan riil, ketika Asia Games tinggal sedikit saja, ada kekhawatiran infrastruktur dibangun habis-habisan di Jakarta dan Palembang gimana kalau belum tuntas," katanya.


Hinca pun meminta Jokowi tak sungkan belajar dari kepemimpinan presiden sebelumnya. Apalagi jika pelajaran itu demi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, sekali lagi nggak apa-apa belajar dari satu waktu ke yang lain. Bung Karno, BJ Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, buat pelajaran ke depan," pesan Hinca.

Dia menambahkan, menjelang Pilpres 2019, sebaiknya para capres memilih pasangannya dengan cermat. Demokrat pun menurut Hinca juga siap menyambut Pilkada Serentak 2018 dengan penuh semangat.

"Presiden Jokowi harus pandai betul memilih wakilnya, Pak Prabowo harus cerdik memilih wakilnya. Dalam kontestasi itulah terbuka peluang luas. Survei ini bikin kita bergairah memasuki tahun politik 2018," tuturnya. (ams/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads