Dipo mengenang salah satu masa perjuangannya bersama AM Fatwa saat mengampanyekan mantan Guberur DKI Ali Sadikin untuk menjadi Presiden. Saat itu dia bersama AM Fatwa sempat ditahan oleh rezim Orde Baru.
"Jadi pertama saya sangat menyesal karena pada waktu almarhum meninggal saya tidak sempat melayat. Saya kan dulu waktu tahun 1978 waktu mengkampanyekan Ali Sadikin jadi Presiden dan kemudian mahasiswa ditahan, kan saya sama Pak Fatwa juga ditahan. Pak Fatwa ini memang orangnya ini kritis, walaupun kadang-kadang suka terlalu emosi juga, tapi itu karena pemikiran dia yang tegas dan baiklah untuk perjuangan," ujar Dipo kepada detikcom, Senin (18/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi waktu tahun 1982, saya kan dengar dia setelah khutbah Idul Adha di Jatinegara dipukul. Kebetulan lusanya itu saya sudah mau berangkat ke Amerika untuk sekolah untuk program master dan doktor, nah pingin nengok dia setelah pamitan. Nah, lalu saya ke Rumah Sakit, kalau tidak salah Rumah Sakit Cempaka Putih, jadi foto yang dia berdarah itu exactly saya lihat," katanya.
![]() |
Saat hendak menengok AM Fatwa yang tengah dirawat, istri almarhum menitip pesan kepada Dipo. Dipo diminta untuk menyampaikan agar AM Fatwa tidak terlalu keras dalam mengritisi sesuatu.
"Istrinya megang tangan saya, tolong bilang sama Pak Fatwa, sudah lah, jadi yang mudah-mudah saja. Dalam hati, saya pikir, saya tahu Pak Fatwa, mana bisa dia dinasihati kayak begitu," ujarnya.
"Tapi saya memang terkejut permintaan istrinya supaya saya berikan masukan, ternyata benar luar biasa, saya lihat matanya penuh dengan darah, karena kan dipukul setelah khutbah Idul Adha di Jatinegara. Jadi ketegasan beliau itu lah yang dalam arti perjuangan itu luar biasa konsisten," imbuhnya.
Perjuangan terakhir Dipo bersama AM Fatwa saat dirinya masih menjabat Sekretaris Kabinet di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya kala itu membahas peran DPD ke daerah yang dinilai kurang. Salah satunya banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK karena kasus korupsi.
"Nah kita (bahas waktu itu) jangan sampai itu uang daerah balik lagi ke Jakarta karena dikorup. Nah ini saya ngobrol sama Pak Fatwa, nah ini sebenarnya kita harus ketemu lagi, tapi karena kesibukan saya dengan kesibukan beliau jadi kita nggak ketemu," ucapnya.
Dipo bersama AM Fatwa berharap, mestinya desentralisasi APBN ke daerah itu dapat ditelaah dengan baik agar tidak ada kepala daerah yang terjerat korupsi. Keduanya pun bersepakat agar peran DPD ke daerah itu perlu ditingkatkan lagi.
"Kita lagi pingin sekali DPD ini bagaimana sih kehadirannya DPD itu? Di mana dalam hal ini perwakilan daerah kalau banyaknya kasus Gubernur kena tahan, terus wali kota, bupati, kan sedih juga. Kalau uang itu sampai kembali lagi nah ini PR bagi DPD mestinya," paparnya.
Menurutnya DPD harus menginisiatifkan peran DPR dan MPR dalam menyeimbangkan keuangan daerah. Keseimbangan keuangan daerah saat ini dipegang oleh Ditjen Otda dan Kementerian Keuangan.
"Jadi yang sangat saya berkesan bagi saya itu, dan saya ingin pesan ini jangan hilang. Ketika dia bertamu ke saya di Seskab, ya ini memang PR yang belum selesai," pungkasnya. (nvl/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini