Posisi Jokowi Belum Aman, Gerindra: Insyaallah 2019 Presiden Baru

Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto dinilai masih menjadi capres pesaing terkuat Joko Widodo pada Pilpres 2019 versi survei PolMark Indonesia. Melihat elektabilitas Jokowi, Gerindra yakin Prabowo punya peluang besar.

"Kita melihat posisi Pak Jokowi yang belum aman, jadi peluang Pak Prabowo dan Gerindra. Meski Presiden Jokowi sering masuk TV, ternyata hanya di angka 30 persen (tingkat kemantapan memilih), angka periode kedua SBY malah lebih kuat. Ternyata Pak Jokowi posisinya mengkhawatirkan, bisa dikalahkan," ujar Wasekjen Gerindra Andre Rosiade seusai rilis PolMark di SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Survei PolMark: Jokowi Belum Aman

Andre yakin Prabowo bisa mengejar elektabilitas Jokowi. Apalagi jika Prabowo sudah turun gunung.

"Ini jadi patokan kami, Gerindra, survei akhir November dan awal Desember diumumkan bahwa ternyata Pak Jokowi bisa dikalahkan, dan insyaallah 2019 kita bisa dapat presiden baru," bebernya.

"Bahwa pemilih yang belum menentukan pilihan tinggi, inilah kunci kemenangan Pak Prabowo insyaallah 2-3 bulan lagi, Pak Prabowo resmi diusung Gerindra dan akan turun ke kampung-kampung. Beliau akan menunjukkan figur pemimpin yang merakyat," imbuh Andre.

Baca juga: Survei PolMark: Elektabilitas Jokowi 50,2% dan Prabowo 22%

Andre kemudian membeberkan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal infrastruktur yang masif namun belum dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.

"Infrastruktur luar biasa, namun belum dirasakan masyarakat. Pak Jokowi bukan saja terkenal bapak infrastruktur, tapi juga dikenal bapak perpajakan nasional. Rakyat sulit, pengangguran tinggi, harga kebutuhan tinggi, apa saja dipajakin. Bukan hanya pajak pendapatan, bukan pajak pendapatan juga dipajakin, SPP motor akan masuk PPH. Jadi intinya bukan hanya terkenal bapak infrastruktur, tapi juga bapak perpajakan," urainya.

Baca juga: Survei PolMark: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi 75,8%

Dia juga menyoroti soal Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang disoraki massa saat Aksi Bela Palestina di Monas kemarin. Padahal Lukman hadir sebagai representasi pemerintah.

"Menteri Agama berpidato di kalangan umat Islam, sebagai representatif Presiden Jokowi, representasi pemerintah Indonesia, disoraki, disuruh turun 60 detik. Menunjukkan pemerintah dianggap umat Islam adalah pemerintah yang 'mengkriminalisasi ulama dan tidak berpihak pada umat'," ucap Andre. (ams/nvl)