Sekjen Kementerian Agraria ke KPK, Mengadu soal Aset PT KAI

Jakarta - Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), M Noor Marzuki, mendatangi KPK. Marzuki mengaku akan membahas soal penyelamatan aset PT KAI.

"Menertibkan aset-aset (PT) Kereta Api (Indonesia) yang banyak diokupasi oleh masyarakat. Kita akan cari skema-skema untuk penyelamatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Cari win-win solution-nya yang terbaik," ungkap Marzuki di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Bantu KAI Selamatkan Aset, KPK: Ada yang Tumpang-Tindih

Marzuki yang menggunakan kemeja putih ini didampingi seorang asisten. Dia kemudian menerangkan ini soal penertiban aset yang lama diduduki masyarakat di bantaran rel kereta.

"Karena ini kan aset asal dari nasionalisasi, aset-aset yang lama, yang sudah lama punya masyarakat di bantaran-bantaran (rel) kereta api, ini yang kita akan tata, kita selesaikan sebaik-baiknya," kata dia.

Pertemuan ini menurut Marzuki akan berlangsung dengan bagian deputi KPK, bukan pimpinan. "Dengan pihak KPK. Saya kira deputi-deputi teknis ya," tuturnya.

Baca juga: Ke KPK, Dirut KAI Minta Bantuan Selamatkan Aset

Bulan lalu, pada Jumat, 3 November, sudah ada pertemuan antara pimpinan KPK dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Dirut KAI) Edi Sukmoro. Saat itu menurutnya PT KAI membutuhkan asistensi KPK untuk menyelesaikan masalah kepemilihan lahan yang sudah masuk ke ranah hukum. Aset itu antara lain tersebar di Medan, Lampung, Semarang, hingga Madiun.

"Ya kita minta diasistensi atau didampingi terus mengembalikan aset-aset negara ini, sehingga harapan kami jika aset-aset ini bisa kita tata kembali maka angkutan massal yang berbasis rel KA yang dikehendaki pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar," kata Edi di KPK, Jumat (3/11).

(nif/dhn)