DetikNews
Senin 18 Desember 2017, 14:17 WIB

Petisi MUI Tolak Keputusan Donald Trump diserahkan ke Kedubes AS

Samsdhuha Wildansyah - detikNews
Petisi MUI Tolak Keputusan Donald Trump diserahkan ke Kedubes AS MUI jumpa pers terkait penyerahan petisi ke Kedubes AS Foto: Samsdhuha Wildansyah/detikcom
Jakarta - Pernyataan sikap dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah dibacakan kemarin saat Aksi 1712 hari ini diserahkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Penyerahan petisi MUI ini diterima oleh perwakilan dari Duta Besar AS Erin Mckee.

"Hari ini teman-teman ini diamanati untuk menyampaikan petisi ke Kedutaan Besar AS," kata Sekjen MUI Anwar Abbas di Kantor MUI, Jalan Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Anwar menjelaskan, ada 10 orang perwakilan yang pagi tadi datang ke kantor Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Delegasi itu dari sejumlah ormas yang dipimpin Ketua Bidang Luar Negeri MUI, Muhidin junaidi.

Muhidin mengatakan, mereka diterima perwakilan dari Kedubes AS Erin Mckee. Selain menyerahkan petisi, mereka juga kembali menegaskan agar Presiden AS Donald Trump segera mencabut ucapannya yang mengklaim sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.


"Bahkan secara jelas kami sampaikan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia sampai ke istilah pemboikotan produk-produk AS dan mitranya terutama Israel di negara Indonesia. Jadi intinya Kuasa Usaha kedutaan Besar AS Erin Mckee berjanji ingin menyampaiakan aspirasi MUI secepat mungkin dan kita minta agar AS bijak melihat penolakan dari masyarakat international," kata Muhidin.

 Massa aksi mengikuti aksi bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Massa aksi mengikuti aksi bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Foto: Grandyos Zafna

"Jadi ini keputusan yang nyeleneh. Uni Eropa yang 27 negara itu sudah mulai memboikot produk-produk Israel terutama produk-produk pertanian. Itu sudah action bukan teori, kita baru teori. Mudah-mudahan cepat ya. 27 negara Uni Eropa itu adalah mitra strategis AS budaya, politik dan lain-lain," sambungnya.


Berikut pernyataan sikap MUI saat Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina 1712 yang diberikan ke Kedubes AS hari ini:

Pernyataan Sikap Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina Tentang Penolakan Terhadap Penetapan Yerusalem (Al-Quds) Sebagai Ibu Kota Israel

Setelah mencermati secara seksama keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara sepihak (unilateral) dan ilegal mengakui Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota Israel serta dampak negatifnya yang meluas ke dunia internasional, khususnya kepada bangsa Palestina, kami peserta aksi "Indonesia Bersatu Bela Palestina" berpegang pada prinsip bahwa:

1. Hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung yang dipelopori oleh Negara Republik Indonesia memberikan legitimasi sangat kuat bagi semua negara termasuk Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat seutuhnya.

2. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

3. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk, "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

4. Kesepakatan Oslo 1993 tentang Solusi Dua Negara dan Seluruh Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah Palestina dan melarang Israel melakukan pendudukan (okupasi) dan mengubah status tersebut.

5. Sikap Presiden Republik lndonesia Ir. H. Joko Widodo di hadapan Sidang KTT OKI tanggal 13 Desember 2017 yang secara tegas menolak keputusan sepihak dan ilegal Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota Israel.

Berdasarkan hal-hal prinsip di atas, dengan bertawakal kepada Allah Swt, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara sepihak (unilateral) dan ilegal mengakui Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota lsrael telah mencederai rasa keadilan dunia internasional, melanggar Hak Asasi Manusia rakyat Palestina, dan merusak upaya perdamaian antara israel dan Palestina yang selama ini terus dilakukan oleh PBB dan OKI. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus dibatalkan dan dicabut secepatnya.

2. Jika Presiden Amerika Serikat tidak segera membatalkan pengakuannya atas Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota Israel, maka Amerika Serikat kehilangan legitimasi untuk menjadi penengah perdamaian antara Palestina dan Israel.

3. Mendesak kepada semua negara agar menolak keputusan sepihak dan ilegal Presiden Donald Trump untuk menjadikan Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota Israel.

4. Mendesak kepada semua negara yang selama ini telah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, terutama negara-negara yang tergabung dalam OKI, agar memutus hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak memindahkan kantor kedutaannya ke Yerusalem (al-Quds).

5. Mendukung hasil Deklarasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Istanbul, Turki, tanggal 13 Desember 2017 yang menegaskan bahwa perlu terus didorong upaya pencapaian hak-hak warga Palestina secara permanen, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan perwujudan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kotanya.

6. Jika Presiden Donald Trump tidak mencabut keputusan pengakuan Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota Israel, maka kami:

a. Mendesak PBB segera menggelar Sidang Istimewa untuk memberikan sanksi tegas kepada Amerika Serikat, dengan opsi pembekuan Amerika Serikat sebagai anggota PBB atau pemindahan Markas Besar PBB dari Amerika Serikat ke negara lain.

b. Mendesak DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk meninjau kembali semua bentuk investasi/ bisnis perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia.

c. Mengimbau masyarakat Indonesia melakukan boikot terhadap seluruh produk perusahaan Amerika Serikat dan Israel yang beredar di Tanah Air, tidak tergantung pada produk-produk tersebut dan menggunakan produk-produk sejenis karya anak bangsa.

7. Menyerukan kepada negara-negara anggota OKI dan masyarakat dunia agar meningkatkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan tempat ibadah bagi masyarakat Palestina.

8. Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar berdoa untuk kedamaian dan kemerdekaan Palestina, dan khusus untuk umat Islam agar membaca qunut nazilah dalam setiap shalat fardhu.

Semoga Allah SWT senantiasa menjaga keistiqamahan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa sedunia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta : 28 Rabiul Awal 1439 H
17 Desember 2017 M
(hri/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed