.webp)
"Secara konstitusional, dan masalah tersebut berdasarkan pasal 13, pasal 14, dan 19 anggaran dasar Golkar. Maka ditempuh menyatakan penonaktifan saudara Setya Novanto dari posisi jabatannya sebagai Ketua umum DPP Golkar," ujar Idrus di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Idrus turut memaparkan hasil rapat pleno untuk segera digelarnya rapimnas dan munaslub. Hal itu berdasarkan pertimbangan pengurus DPD I hingga Dewan Kehormatan.
"Adanya kesadaran kolektif keluarga besar Partai Golkar, dpp Golkar, Dewan Pembina Partai Golkar, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan segenap DPD Partai Golkar provinsi se-Indonesia serta ormas hasta karya dan komponen bahwa masalah yang dihadapi Golkar telah berimplikasi menghambat," kata Idrus.
"Satu satunya cara untuk menyelesaikan secara konstitusional adalah dengan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa," tambahnya.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengambil alih sidang. Ia menanyakan persetujuan kepada peserta sidang.
"Diteken oleh Ketum dan sekjen, selanjutnya saya bawakan apakah forum dapat menerima hasil rapat pleno DPP terkait keputusan pleno 13 Desember tentang pengisian jabatan kosong dan penetapan Airlangga Hartarto sebagai ketum? Alhamdulillah," terang Airlangga. (dkp/tor)
