Menag Lukman Sebut Aksi Bela Palestina Perjuangan Kemanusiaan

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut aksi bela Palestina sebagai perjuangan kemanusiaan. Menurut Lukman, perjuangan kemanusiaan melintasi semua umat beragama.

"Perjuangan membela bangsa Palestina adalah perjuangan kemanusiaan. Tidak hanya semata perjuangan agama. Betul ada sisi keagamaan yang beririsan dengan perjuangan ini, tapi perjuangan kemanusiaan melintasi semua umat beragama," kata Lukman di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).

Lukman juga menyebut para pendiri bangsa Indonesia telah menekankan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan menyebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Lukman, Palestina telah dijajah selama puluhan tahun, bahkan di era globalisasi yang seharusnya seluruh bangsa saling bersinergi satu sama lain.

"Palestina adalah sebuah bangsa yang terjajah sejak puluhan tahun. Begitu lama, bahkan di era globalisasi terjadi yang semestinya antar kita sesama bangsa, sesama umat manusia lebih mengedepankan sinergitas, bukan berkompetisi, apalagi saling merendahkan, dan meniadakan satu sama lain," ucapnya.

Sementara itu, Minister Counsellor of the State of Palestine Taher Hamad mengapresiasi sikap Indonesia terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan, ia memuji Menlu Retno Marsudi yang mengenakan selendang khas Palestina 'keffiyeh' di forum internasional.

"Beliau juga dengan senang hati menggunakan kain kafiyeh yang merupakan kain khas Palestina," ujar Taher.

Taher juga sepakat dengan Lukman yang menyebut persoalan di Palestina bukan masalah agama. Menurut Taher, sejarah membuktikan Yerusalem justru menjadi tempat berkembangnya tiga agama besar dunia, Islam, Yahudi dan Kristen.

Tapi sejak tahun 1967 telah terjadi pendudukan tanah Palestina oleh Israel mulai wilayah Tepi Barat, Gaza, hingga Yerusalem. Akibatnya terjadi krisis kemanusiaan di tanah Palestina.

"Penduduk Palestina di Yerusalem maupun di Tepi Barat serta Gaza dikenai pajak tinggi, banyak pengangguran dan pendidikan yang tak layak di sana," ungkap Taher.


(nvl/nvl)