Anies Sebut Baik-Buruk Kinerja Pemprov DKI Bukan Berdasarkan Opini

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekda Saefullah, dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menggelar rapat terbuka tentang peningkatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta. Dalam rapat disinggung soal hasil penilaian KemenPAN-RB terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta tahun 2016.

Penilaian KemenPAN-RB pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 mendapatkan skor 63,75 atau B. Penilaian itu merujuk pada beberapa aspek. Dari segi reformasi birokrasi misalnya, aspek yang dinilai antara lain penataan perundangan-undangan, penataan sistem, sampai penguatan akuntabilitas.

Baca juga: Kejar Opini WTP, Sandiaga Harap BPK Lihat Upaya Pemprov DKI

Anies mengatakan penilaian kinerja pemerintah DKI Jakarta harus berdasar pada ukuran yang jelas. Menurutnya, baik-buruknya kinerja pemerintahan bukan didasarkan opini.

"Bagaimana pun juga kinerja pemerintah itu ada ukuran objektif. Kinerja pemerintah bukan pakai pembentukan opini. Kami ingin agar kinerja Pemprov DKI memang secara objektif meningkat, bukan secara opini," kata Anies seusai rapat, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).

Baca juga: Dorong WTP, Sandiaga akan Hukum SKPD yang Tak Catat Detail Aset

Menurut Sekda Saefullah memang ada masalah dalam capaian RPJMD 2012-2017 dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Kata dia, antara visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya dengan program yang dicanangkan tidak sinkron.

Namun, Saefullah tidak menjelaskan program Pemprov DKI Jakarta mana yang tidak selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub sebelumnya.

Baca juga: Kejar Predikat WTP, Anies Minta Jajarannya Ikuti Saran BPK

"Karena 5 tahun yang sudah berakhir tahun ini itu kami kesulitan karena antara RPJMD dengan Renstra OPD, para SKPD kami itu benang merahnya tidak nyambung. Antara visi, misi, tujuan, sasaran, target program, itu banyak yang terputus, benang merahnya putus," terang Saefullah.

KemenPAN-RB saat ini sedang melakukan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta tahun 2017. Dari segi reformasi birokrasi ada 8 aspek yang dianalisis, sedangkan dari segi akuntabilitas ada 3 aspek di antaranya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi kualitas pelayanan publik. (zak/jbr)