DetikNews
Jumat 15 Desember 2017, 10:56 WIB

Dipanggil KPK, Eks KSAU Agus Supriatna Kembali Absen

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Dipanggil KPK, Eks KSAU Agus Supriatna Kembali Absen Eks KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna (Jabbar/detikcom)
Jakarta - Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna kembali meminta penundaan pemeriksaan di KPK. Dia mengaku sedang berada di luar negeri.

"Diagendakan diperiksa hari ini di gedung KPK. Namun tadi penasihat hukum datang dan menyampaikan surat pemberitahuan tidak hadir dan permintaan penundaan pemeriksaan. Alasan tidak hadir karena sedang berada di luar negeri," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (15/12/2017).

Namun Febri menyebut Agus berada di Indonesia sejak 8 Desember 2017 berdasarkan data perlintasan. Meski demikian, KPK akan mengecek kembali terkait hal itu.

"Namun data perlintasan yang kami dapatkan, per 8 Desember sudah berada di Indonesia. Kami akan kroscek lagi soal ini dan koordinasi dengan POM TNI," ucap Febri.

"Kami percaya komitmen Panglima TNI kuat untuk membongkar kasus korupsi ini. Apalagi sejak awal ini menjadi concern Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Sebelumnya, Agus pernah dipanggil lembaga antirasuah ini pada Senin (27/11) tapi tidak hadir. Saat itu dia juga meminta penundaan.

Sementara itu, dari pantauan, beberapa anggota POM TNI berada di lobi KPK. Menurut Febri, mereka akan berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait kasus tersebut.

"Tim dari AU yang datang ada kebutuhan koordinasi dengan penyidik terkait kasus helikopter (AW-101)," ujar Febri.

Dalam kasus tersebut, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada lima tersangka yang ditetapkan POM TNI.

Dari pihak sipil, KPK menetapkan Irfan sebagai tersangka pertama dari swasta pada Jumat (16/6). Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.

Sementara itu, untuk kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilainya malah Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar. Namun saat ini POM TNI dan KPK masih menunggu penghitungan kembali kerugian negara oleh BPK.
(nif/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed