Kamis 14 Desember 2017, 22:51 WIB
Anggota DPR Usul Kemenaker Buat Aturan Penunjang soal Nikah Sekantor
Anggota Komisi IX Okky Asokawati (Foto: dok. detikcom)
FOKUS BERITA:
MK Bolehkan Menikahi Teman Satu Kantor
Jakarta -
Anggota Komisi IX DPR, yang membidangi ketenagakerjaan, Okky Asokawati mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menghalalkan pernikahan di antara pegawai sekantor. Okky mendorong penerbitan keputusan Menaker demi menunjang putusan tersebut.
"Putusan MK harus dipatuhi dan mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait," ujar Okky kepada wartawan, Kamis (14/12/2017).
"Dengan cara mengeluarkan atau merevisi kebijakan yang dibuat sebelumnya agar disesuaikan dengan putusan MK. Misalnya, melalui keputusan Menaker terkait hal tersebut," imbuh Okky.
Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan ini yakin pernikahan di antara pegawai satu kantor tak akan menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan.
Meski demikian, Okky mengatakan perusahaan mesti membuat aturan untuk menjaga profesionalisme pegawai mereka yang menikah satu sama lain.
"Bagi perusahaan sendiri, potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi," jelas Okky.
(gbr/dkp)
"Putusan MK harus dipatuhi dan mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait," ujar Okky kepada wartawan, Kamis (14/12/2017).
"Dengan cara mengeluarkan atau merevisi kebijakan yang dibuat sebelumnya agar disesuaikan dengan putusan MK. Misalnya, melalui keputusan Menaker terkait hal tersebut," imbuh Okky.
Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan ini yakin pernikahan di antara pegawai satu kantor tak akan menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan.
Meski demikian, Okky mengatakan perusahaan mesti membuat aturan untuk menjaga profesionalisme pegawai mereka yang menikah satu sama lain.
"Bagi perusahaan sendiri, potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi," jelas Okky.
(gbr/dkp)
