"DPP Partai Golkar harus fokus mempersiapkan pelaksanaan munaslub tersebut dan diminta tidak mengeluarkan kebijakan apa pun, termasuk pergantian Ketua DPR RI dan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI. Segala kebijakan strategis Partai Golkar diputuskan setelah terpilih kepemimpinan baru hasil munaslub," demikian pernyataan yang ada dalam petisi.
Petisi ditandatangani oleh 157 dari 232 peserta pleno. Namun satu orang kemudian berubah pikiran dan mencoret tanda tangan yang telah dibubuhkannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang hadir 232, yang tanda tangan 157. Jadi 67 persen," ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Rabu (13/12/2017).
Rapat pleno Golkar akhirnya memutuskan menonaktifkan Setya Novanto sebagai ketua umum. Kemudian rapat pleno memilih Airlangga sebagai ketum definitif dan akan dikukuhkan pada munaslub nanti.
Sebelumnya, Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun ada banyak penolakan dari lingkup internal Fraksi Golkar.
DPR akhirnya memutuskan hanya menerima pengunduran diri Novanto. Soal pengganti Novanto, DPR meminta agar dibahas terlebih dahulu oleh Golkar. (elz/dkp)











































