Manuver Kubu Airlangga Bendung Laju Titiek Soeharto

Jakarta - Kubu Airlangga Hartarto beradu strategi untuk membendung Titiek Soeharto menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Pendukungnya mengaku sudah meraup dukungan dari mayoritas DPD maupun organisasi sayap Partai Golkar.

Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi DIY, Gandung Pardiman, mengaku sengaja menggelar acara penandatanganan dukungan kepada Airlangga Hartanto sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu lalu (9/12/2017) di Yogyakarta. Hari itu dipilihnya karena berbarengan dengan undangan keluarga mantan Presiden Soeharto kepada beberapa sesepuh Partai Golkar.

"Ketika acara di Cendana berlangsung kami DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/ Kota di DIY menggelar penandatanganan dukungan Airlangga, barengan itu," ungkapnya kepada detikcom pada Rabu (13/12/2017).

Gandung mengaku tekad pengurus Partai Golkar di seluruh DIY sudah kompak. Mereka menginginkan figur tepat untuk menghadapi merosotnya elektabilitas partai. Pilihan mereka jatuh kepada Airlangga.

Sedang Titiek menurutnya tak memenuhi kebutuhan untuk menaikkan elektabilitas Partai Golkar. Toh, selama ini konsistensi keluarga Cendana di Partai Golkar tak konsisten. Masing-masing anak mantan Presiden Soeharto mendirikan parpol.

Gandung mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pengurus DPD lain dan pengurus organisasi sayap Partai Golkar. Sudah 34 DPD Provinsi, sekitar 65 persen DPD Kabupaten/ Kota, dan 7 dari 10 organisasi sayap.

"Yang belum bersikap Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG), dan Pengajian Al Hidayah," akunya.

Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali, salah satu kader Partai Golkar pendukung Airlangga, menyebutkan langkah Airlangga untuk menggaet dukungan cukup maju dibandingkan beberapa nama calon yang muncul seperti Titiek, Idrus Marham, maupun Aziz Syamsuddin.

Syarat dukungan untuk maju menjadi ketua umum sudah sepertinya sudah tak jadi masalah bagi Airlangga. Biasanya syarat pengajuan diatur dalam tata tertib yang disepakati ketika Munaslub. Pada Munaslub Bali 2016 lalu, syarat dukungan adalah 30 persen dari suara.

"Kalau Airlangga sudah tak masalah sepertinya karena sudah pernah diajukan saat di Bali. Yang pasti sekarang dari dukungan yang ada memastikan suara nya memang masuk. Ini yang harus dijaga. Tentu ini ada pembicaraan soal kebutuhan di Pilkada 2018 maupun pemilu 2019," ungkapnya.

Sejauh ini belum ada pembicaraan konkrit mengenai kebutuhan Pilkada 2018 maupun pemilu 2019. Namun ia memastikan saat mendekati Munaslub, yang bakal digelar bulan Desember ini juga, itu bakal sudap dipastikan. (ayo/erd)