Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto menanggapi tegas adanya peredaran buku menuliskan Yarusalem Ibu Kota Israel. Menurutnya kejadian sudah berulang kali terjadi, termasuk pornografi.
"Ini sudah berulang kali, bukan cuman ini, buka di SD juga ada tentang pornografi dan kami prihatin," katanya kepada wartawan, Rabu (13/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang sulit kan sekarang, anak anak terlanjur membaca dan kemudian ditarik," ujar Danny.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar mmengatakan surat edaran ini telah diberikan ke SD Makassar. Buku ini dilarang keras digunakan, apalagi masuk di Makassar.
"Kami sudah beri surat edaran, semoga tidak ada satu pun yang masuk apalagi mengunakan buku ini," katanya melalui pesan singkatnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemkot Pekanbaru tidak akan menarik buku tersebut.
"Iya saya dapat kabar juga soal buku itu yang menulis nama ibu kota Israel adalah Yerussalem. Tapi kita belum tahu pasti, apakah buku tersebut beredar juga di Pekanbaru. Karena buku itu sudah lama terbit (2008-red), " kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemkot Pekanbaru, Abdul Jamal dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (13/12/2017).
Kalaupun ada beredar di sejumlah SD yang ada di Pekanbaru, Jamal berpendapat buku tersebut tidak perlu ditarik. Alasannya, cukup guru di sekolah tersebut menjelaskan kepada siswanya bahwa ibu kota Israel belum ditentukan.
"Kalaupun memang ada, tak perlu ditarik peredarannya. Cukup masing-masing guru menjelaskan pada siswanya bahwa ibu kota Israel belum ditentukan. Lagi pula buku tersebut bukan buku wajib, tapi hanya penunjang saja," kata Jamal.
Berbeda bila buku tersebut di dalamnya ada mengandung isu SARA, atau ujaran kebencian atau pornografi, maka buku tersebut akan segera ditarik.
"Kalau isinya menyangkut hal itu (SARA, Pornografi, ujaran kebencian), tentu akan kita tarik," kata Jamal.
Pun demikian, bila nantinya ada surat edaran dari Kementrian Pendidikan untuk menarik buku tersebut, maka pihaknya akan menindaklanjutinya.
"Kalau nanti memang ada ada surat edaran disuruh mencabut, ya nanti kita laksanakan, kalau memang ada di Pekanbaru," tutup Jamal. (asp/asp)











































