DetikNews
Selasa 12 Desember 2017, 12:20 WIB

Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Anies Kaji Ulang 8 Pergub Djarot

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Anies Kaji Ulang 8 Pergub Djarot Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kenaikan dana parpol 10 kali lipat di APBD-P DKI terjadi di akhir masa jabatan Djarot Saiful Hidayat. Anies pun meminta jajarannya untuk mengkaji ulang 8 peraturan gubernur (Pergub) yang terbit di akhir jabatan Djarot.

"Ketika saya cek ternyata kenaikan (dana parpol) itu terjadi pada APBD-P yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017 dan diundangkan tanggal 13 Oktober 2017," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).

Anies menyebut ada penetapan bantuan dana parpol yang angkanya 10 kali lipat lebih tinggi. Hal tersebut diteken Djarot di minggu terakhir masa jabatannya.

"Jadi di minggu terakhir dilakukan penetapan bantuan dana partai politik yang angkanya 10 kali lipat lebih tinggi. Jadi ketika instruksinya disamakan, ya sama dengan yang sebelumnya. Tapi yang kita tidak ketahui bahwa sebelumnya sudah dinaikkan 10 kali lipat," ungkap Anies.

Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Anies telah menginstruksikan jajarannya untuk mereview peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang diteken pada akhir masa jabatan Djarot. Anies juga menyebut ada 8 pergub yang dikeluarkan di akhir jabatan Djarot.

"Di hari terakhir pemerintahan sebelumnya ada 8 pergub," kata Anies.

Namun Anies enggan merinci 8 pergub yang disebutnya. Dia hanya memastikan akan melakukan review terkait kebijakan-kebijakan yang ada dengan mengedepankan asas transparansi.

"Kita tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi, di mana muncul masalah, muncul perubahan kebijakan yang sangat mendasar tanpa diketahui oleh publik dan tanpa diketahui oleh kita semua," ujarnya.

Anies mengatakan persoalan tersebut akan dijadikan bahan pembelajaran bagi Pemprov ke depannya. Ia pun menegaskan pihaknya tidak akan menyalahi ketentuan yang ada.

"Dan akan mengambil tindakan yang tegas kepada siapapun yang di dalam proses ini terlibat tanpa ketaatan kepada prinsip good governance," tegasnya.
(nvl/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed