Hal tersebut dianggap sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua definitif, menggantikan Setya Novanto, yang tersangkut kasus korupsi e-KTP.
Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan saat ini sudah 34 DPD se-Indonesia menyetujui digelarnya munaslub. Airlangga sendiri masuk menjadi salah satu kandidat calon ketum munaslub. Dia cukup mendapat banyak dukungan dari DPD I Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Perindustrian itu juga menyatakan munaslub harus diselenggarakan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Hal ini agar publik dapat menilai secara langsung keberhasilan proses demokrasi di partai berlambang pohon beringin itu.
"Partai Golkar dengan seluruh kadernya perlu mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kita mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan mekanisme yang ada. Publik kini sedang menilai dan melihat," ucap Airlangga.
"Ini hanya momentum satu sekali dalam sejarah. Apakah kita akan membawa politik kita ini menjadi berintegritas atau tenggelam di dalam pragmatisme," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi percaya DPP akan segera merespons usulan munaslub dalam waktu dekat. Bagi Dedi, kini tidak ada hal yang lebih penting lagi selain melakukan munaslub untuk langkah penyelamatan partai.
"Kami percaya DPP akan segera melakukan pleno untuk menetapkan kapan tanggal penyelenggaraannya," ucap Dedi dalam kesempatan yang sama. (fiq/elz)