Kejar Opini WTP, Sandiaga Harap BPK Lihat Upaya Pemprov DKI

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berupaya memperbaiki pencatatan aset demi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap BPK melihat upaya tersebut.

"Ya kami optimistis (dapat opini WTP). Tapi BPK harus melihat kesungguhan kami untuk menagih aset-aset atau piutang yang selama ini ada di luar dan kedua ini menjadi piutang," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).

Baca juga: Kejar Predikat WTP, Anies Minta Jajarannya Ikuti Saran BPK

Sandiaga menegaskan pencatatan aset harus dilakukan dengan benar karena aset tersebut milik warga Jakarta. Dia sudah memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menginventarisasi asetnya hingga ke tingkat kelurahan.

"Harus, karena itu aset negara, milik rakyat, harus dicatat semuanya. Dan ini merupakan sejarah buat DKI mencatat asetnya sampai sedetail mungkin. Kayak di kelurahan begitu," ujar Sandiaga.

"Nanti pak lurah tahu mana aset milik Pemprov DKI di kelurahan masing-masing, karena pencatatannya sudah cross platform," terang dia.

Baca juga: Pemprov DKI Didesak BPK Segera Tuntaskan Kasus Lahan Cengkareng

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan 2016. Salah satu faktor pemberian opini WDP adalah pencatatan aset yang tidak benar.

Menurut BPK, ada beberapa peralihan aset yang dinyatakan tak sesuai dengan aturan. Pertama, pengadaan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan lahan Cengkareng. (zak/ams)