Jimly Tanggapi Protes Pengurus ICMI soal Jokowi: Boleh Beda Pendapat

Jimly Tanggapi Protes Pengurus ICMI soal Jokowi: Boleh Beda Pendapat

Niken Purnamasari - detikNews
Senin, 11 Des 2017 13:18 WIB
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Pernyataan Ketua Umum ICMI Jimly Ashiddiqie yang mendukung Presiden Joko Widodo memimpin 2 periode banyak dipertanyakan anggota. Jimly menanggapi perbedaan pendapat itu sebagai hal biasa dalam berorganisasi.

"Anggotanya ada berbeda nggak apa-apa. Kan organisasi intelektual boleh beda pendapat. Beda pendapat nggak apa-apa nanti juga reda. Paling seminggu," kata Jimly saat dihubungi, Senin (11/12/2017).

Jimly menilai pernyataannya sebagai Ketua Umum ICMI yang terang-terangan mendukung Jokowi itu tidak perlu melalui rapat atau musyawarah. Menurutnya, itu murni sambutan saat membuka acara di Istana Bogor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



"Oh tidak perlu (musyawarah nasional). Itu kan sambutan ketua umum. Nggak pernah ada sambutan organisasi ketua umum dibicarakan. Nggak ada itu. Nggak ada di seluruh dunia," ujar Jimly.

Pernyataan Jimly itu turut ditanggapi Ketua ICMI Orwil Jabar Muhammad Najib. Menurut Najib, pernyataan tersebut bukan sikap resmi dari organisasi, melainkan sikap pribadi.

Seharusnya, kata Najib, pernyataan politik yang disampaikan Jimly melalui proses musyawarah yang dilakukan secara internal. Bukan dilakukan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari organisasi.






"Kalau Pak Jimly mengatakan itu sebagai pernyataan resmi sebagai ketua umum, harusnya pernyataan resmi itu berdasar keputusan organisasi. Apalagi itu pernyataan politik," ucap Najib saat dihubungi, Senin (11/12).

Jimly Tanggapi Protes Pengurus ICMI Soal Jokowi: Boleh Beda Pendapat


Suara senada disampaikan Anggota Dewan Penasihat ICMI Fuad Bawazier. Ia mengatakan ICMI bukan organisasi yang bergerak di bidang politik, sehingga pernyataan-pernyataan ketua ataupun pengurus yang mengarah ke politik dapat mencoreng tujuan ICMI.

"Saya yakin ICMI tidak akan membuat sikap seperti itu, mendukung si A, si B, dan lainnya karena itu akan menyimpang dari tradisi maupun niat pendirian suatu organisasi. Bisa memicu nanti pecah organisasinya. Ada yang dukung Pak Prabowo, Pak Gatot. Nggak bisa. Ini bukan organisasi politik," tegas Fuad. (nkn/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads