detikNews
Senin 11 Desember 2017, 12:50 WIB

Masyarakat Perbatasan Adalah Benteng Pancasila

Tsarina Maharani - detikNews
Masyarakat Perbatasan Adalah Benteng Pancasila Wakil Ketua MPR EE Mangindaan/Foto: Tsarina Maharani/detikcom
Tanjung Pinang - Wakil Ketua MPR Evert Ernest Mangindaan mengunjungi Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan kerja ke daerah perbatasan. Pada kunjungan tersebut, ia menyampaikan bahwa masyarakat di perbatasan adalah benteng Pancasila.

"Masyarakat di perbatasan adalah benteng Pancasila. Maka dari itu perhatian kita harus betul-betul penuh dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dimana benteng Pancasila ada di daerah perbatasan," ucap Mangindaan saat memberikan sambutan di Aula Wan Seri Beni kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (11/12/2017).

Selaku pimpinan MPR, ia menyebutkan selama ini MPR telah berupaya membangun daerah perbatasan dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat setempat. Namun ia menilai tantangan yang dihadapi di daerah perbatasan seolah selalu muncul.

Oleh karena itu, ia pun menyetujui apabila ada anggaran khusus dalam APBN untuk pembangunan bagi daerah-daerah kepulauan. Hal ini berdasarkan permintaan dari Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.

"Dalam rangka menghadapi tantangan di daerah perbatasan, sudah banyak yang kami lakukan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta bersama seluruh masyarakat. Tapi masih saja ada kekurangan-kekurangan karena tantangan itu sudah ada yang dapat diatasi, tetapi kemudian muncul tantangan yang lain. Oleh karenanya perlu ada catatan anggaran tersendiri untuk daerah-daerah kepulauan," imbuhnya.

"Memang di dalam rangka APBN sudah harus ada secara khusus terhitung anggaran untuk daerah-daerah kepulauan. Saya sudah catat tadi dari Pak Gubernur," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Masyarakat Perbatasan adalah Benteng Pancasila Foto: Tsarina Maharani/detikcom

Mangindaan berpendapat bahwa selama ini permasalahan masyarakat di daerah perbatasan adalah soal keamanan, kesejahteraan, struktur dan infrastruktur, serta sosial-ekonomi. Kemudian ditambah oleh persoalan pembangunan yang masih cenderung ego sektoral.

"Hal utama yang kami lihat masalah yang dihadapi daerah perbatasan antara lain masalah keamanan, tingkat kesejahteraan manusia, kurangnya struktur dan infrastruktur dasar, dan sosial-ekonomi. Permasalahan yang lain adalah pembangunan secara lintas sektoral. Komunikasi dan koordinasi adalah penting, karena koordinasi ini masih agak ego sektoral," jelasnya.

Ia kemudian menutup pidatonya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk benar-benar memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan agar ketahanan masyarakat di daerah perbatasan juga terbangun.

"Oleh karena itu saya selaku pimpinan MPR dan segenap delegasi MPR mengajak kita semua untuk memperhatikan segala kebutuhan pembangunan di perbatasan agar kita dapat benar-benar mendapatkan ketahanan masyarakat di perbatasan. Kepri menjadi salah satu perhatian kita semua," pungkas Mangindaan.

Dalam kunjungan kerja dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Kepulauan Riau tersebut, hadir pula Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Didid Widjanardi, Danlantamal Tanjungpinang Laksma R. Eko Suyatno, Danlanud Tanjungpinang Kol Pnb Moh. Dadan, dan Staf Ahli Dirjen Bea Cukai bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Nugroho Wahyu.
(ega/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed