SBY: Birokrat-Pengusaha Korup Penghambat Pemberantasan KKN

Jakarta - Aksi berani Presiden SBY memberantas KKN rupanya tidak didukung anak buahnya di kalangan birokrasi, utamanya mereka yang korup. Dua bulan terakhir ini, mereka merongrong gerakan pemberantasan praktek KKN dan pembangunan good government yang sedang gencar dilaksanakan."Saya memiliki fakta ada gerakan untuk melawan upaya besar bersama ini," ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (7/6/2005).Pernyataan itu termuat dalam pidato SBY berjudul "Good Government, Pemberantasan Korupsi dan Pengembangan Dunia Usaha". Pidato ini disampaikan SBY dalam pembukaan Musyawarah Nasional Khusus Kadin 2005 di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat.Menurut Kepala Negara, gerakan antipemberantasan KKN itu dimotori oleh kalangan birokrat pemerintahan dan pengusaha yang korup dan senang kolusi. Meraka merasa kepentingannya terganggu, karena tidak bisa lagi melakukan praktek kotornya.Modusnya adalah dengan mempengaruhi opini masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi menyusahkan rakyat. Pemikiran aneh ini disebarkanluaskan melalui SMS. Malah ada yang dikirimkan langsung ke ponsel milik Kepala Negara."Akibat pemberantasan korupsi yang terlalu kencang, dunia usaha lumpuh. Rakyat juga yang susah. Seperti itu bunyi SMS terbaru yang saya terima pagi ini," ujar Presiden dan disambut dengan tawa tertahan para pengusaha anggota Kadin yang memenuhi ruangan.SMS lainnya bernada serupa. Antara lain, akibat pemeriksaan direksi bank tertentu, banyak pengusaha yg takut minta kredit dan perbankan pun takut meminjamkan kredit; Pemberantasan penyelundupan, menyusahkan rakyat karena menyebabkan kelangkaan barang import di pasaran; Pemberantasan illegal logging merugikan industri pengolahan kayu, karena kekurangan bahan baku.Presiden mengakui upaya pemberantas KKN dan penegakan hukum menimbulkan efek kejut secara ekonomis bagi sejumlah pihak. Namun itu hanyalah efek jangka pendek yang akan segera berlalu seiring dengan makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas."Bila kita berhasil menyelamatkan uang negara, pemerintah dapat menaikan anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan gaji PNS secara signifikan," tegasnya.Demi manfaat dan kepentingan jangka panjang yang lebih besar, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangun pemerintahan yang bersih, ekonomi yang efisien dan mencegah hilanganya aset-aset milik negara."Percayalah dengan budaya penyelenggaraan negara dan iklim usaha yang bersih dan sehat, ekonomi akan tumbuh. Karena investasi dari dalam dan luar negeri berkembang. Pasti," yakinnya. (nrl/)