Jokowi Siapkan Perpres e-Budgeting, e-Planning, dan e-Government

Jakarta - Presiden Jokowi serius ingin menutup celah pejabat untuk korupsi. Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkecil celah korupsi akan segera diterbitkan.

"Kita juga siapkan Perpres penerapan e-Budgeting, e-Planning, e-Government yang terintegrasi untuk memperkecil ruang korupsi sistematis," kata Jokowi di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Perpres ini diharapkan mampu mengontrol pejabat hingga tingkat daerah yang ingin bermain-main anggaran. Ditambah lagi, Jokowi ingin percepatan pembangunan juga sampai ke tingkat daerah.

Namun, Jokowi tak menyebutkan kapan Perpres itu akan terbit. Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik.

"Upaya keras yang kita lakukan mulai menampakan hasil, alhamdulilah kita perbaiki ease of doing business index dari ranking 120 di 2014 jadi ranking 72 tahun ini," kata Jokowi.

Bagi Jokowi, ini merupakan pertanda kepercayaan publik meningkat ketika pemberantasan korupsi makin gencar. Indonesia bahkan mendapat predikat layak investasi dari 3 lembaga internasional yakni Standard and Poors, Moody's dan Fitch.

"Survei OECD 2017 Indonesia dapat ranking tertinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sama dengan Swiss. Saya juga kaget tapi karena yang survei OECD," kata Jokowi. (bag/idh)