DetikNews
Senin 11 Desember 2017, 02:00 WIB

Aziz Ditunjuk Jadi Ketua DPR, Nusron: Layak ke Mahkamah Partai

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Aziz Ditunjuk Jadi Ketua DPR, Nusron: Layak ke Mahkamah Partai Foto: Nusron Wahid (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Setya Novanto telah menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR untuk menggantikannya. Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid menyebut keputusan yang berkaitan dengan partai harus dibicarakan bersama-sama terlebih dahulu.

"Saya sudah sampaikan bahwa yang pertama sejak tanggal 15 November tahun 2017, Pak Setya Novanto itu sudah menunjuk Plt ketua umum. Dan sudah dikuatkan di dalam rapat pleno tanggal 21 November," kata Nusron di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Nusron mengatakan pengambilan keputusan seharusnya mempertimbangkan pendapat dari ketua harian, ketua korbid dan pengurus lainnya. "Bahwa Plt ketua umum dalam mengambil keputusan itu harus berkoordinasi dengan ketua harian. Dengan ketua korbid dan sebagainya," terangnya.

Nusron menyebut penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dituding keputusan yang sepihak. Dia menuturkan penunjukan tersebut layak dibawa ke Mahkamah Partai Golkar.

"Sejauh ini belum ada koordinasi maupun rapat pleno yang agendanya itu menentukan pergantian ketua DPR. Sehingga kalau itu dilakukan berarti ada surat DPP nya cacat secara hukum. Dan layak dimasukkan dalam Mahkamah Partai," tuturnya.

Sebelumnya, Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai sikap Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa diabaikan.

"Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN (Setya Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar yaitu Rapat Pleno," kata Ace dalam keterangan tertulisnya.

Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan 'Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketum melainkan bersifat kolektif.

"Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar," jelasnya.
(fdu/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed