Akbar Minta Pendapat Kader Golkar Didengar untuk Pilih Ketua DPR

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Golkar, Akbar Tanjung berpendapat Setya Novanto seharusnya sudah tidak berwenang menunjuk Ketua DPR pengganti dirinya. Menurut Akbar, wewenang itu ada di Idrus Marham selaku Plt Ketum.

"Tapi kan Plt nya sudah Idrus, kenapa bukan Idrus. Kalau memang betul bahwa sudah ditetapkan sebagai Plt seharusnya yang menandatangani ya Plt-nya ya Idrus itu," kata Akbar usai sarasehan GMPG di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).

Baca juga: Kali Kedua Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR

Menurut Akbar, pemilihan ketua DPR pengganti Novanto seharusnya juga dengan mendengarkan pendapat dari kader Golkar lain. Rekam jejaknya di DPR juga diperhitungkan.

"Itu ketua DPR dari unsur fraksi, dari unsur Golkar ya gitu toh, nah tentu didengar dong pandapat dari anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar," ucap mantan Ketua DPR ini.

Menurut Akbar, penentuan Ketua DPR seharusnya setelah pelaksanaan Munaslub. Hingga kini, belum ada tanggal pasti untuk Munaslub yang ditargetkan berlangsung di bulan ini.

"Ya mestinya setelah munaslub yang final, setelah itu baru kita tetapkan. Kalau kepemimpinan sekarang kan sudah disepakati, mau ada munaslub, ya harusnya kita selesaikan munaslubnnya. Kita tetapkan siapa yang menjadi ketua umum dengan kepengurusan yang baru inilah nanti akan menetapkan siapa yang menjadi ketua DPR," ungkap Akbar. (imk/imk)