Pakar LIPI: Ketum Baru Golkar Harus Tak Berurusan dengan Hukum

Jakarta - Elektabilitas Partai Golkar dinilai menurun seiring Ketua Umum Setya Novanto terjerat kasus korupsi dugaan pengadaan e-KTP. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pergantian ketua umum dinilai tidak cukup mengangkat suara Golkar.

"Kalau mau jadi leading partai di 2019, tidak cukup mengedapankan sosok ketum. Yang diperlukan Golkar menghadirkan caleg-caleg yang the best. Showroom-nya itu caleg nanti. Itu yang akan mendongkrak Golkar," kata Siti Zuhro dalam seminar GMPG di Manhattan Hotel, Jalan Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).

Siti pun mendukung digantinya Setya Novanto dari Ketua Umum Golkar. Namun menurutnya, pengganti Novanto harus menjadi sosok yang kredibel dan dapat mempersatukan kader Golkar.

"Ketua umum baru, jawabannya, harus baru dari Setya Novanto. Dia harus oke dan tidak berurusan dengan hukum. Dan betul memunculkan calon yang trusted. Dan calon tadi pemersatu bagi keluarga besar Golkar," tutur Siti.

Siti menilai kesolidan partai sangat penting untuk menyongsong pemilu serentak 2018. "Kalau Golkar bisa di internal maka poin besar dapat mempublikasikan Golkar sebagai partai solid dan reliable bagi publik," terangnya.

Siti juga berpesan agar Golkar mempercepat Munaslub untuk menentukan arah partai ke depan. Namun dia juga mengatakan Golkar harus menghindarkan diri dari isu money politics.

"Kalau ingin ada semacam penilaian atau kesan positif dari konstituen atau bahkan masyarakat luas. Seharusnya kesan negatif harus diperbaiki. Termasuk bagaimana Munaslub digelar tempo cepat pada Desember dan tidak menggunakan money politics, itu serius sekali," jelasnya.


(ams/bpn)