DPD I Jabar Ingin DPP Lakukan Uji Kelayakan Calon Ketum Golkar

Jakarta - Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi menginginkan kriteria Ketum Golkar mampu merepresentasikan keinginan publik. Selain itu, harus mampu membawa Golkar menjadi partai modern.

"Kriteria yang sesuai dengan keinginan pasar, karenanya, maka figur yang harus sesuai dengan keinginan pasar politik," kata Dedi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dengan dilaksanakannya munaslub, Dedi berharap DPP Partai Golkar nantinya dapat melakukan fit and proper test kepada setiap kandidat calon Golkar-1. Dia ingin setiap kandidat memiliki track record yang baik dan merepresentasikan kader terbaik Golkar.

"DPP Partai Golkar bisa melakukan fit and proper test, dan kemudian dilihat record-nya. Sehingga lahirlah kader-kader partai yang berkualitas yang representasi dari kader-kader terbaik dari seluruh Indonesia," jelasnya.

Bila menengok ke belakang posisi Ketua Umum Golkar yang juga menjabat Ketua DPR, Setya Novanto, Dedi meminta ke depannya perlu dilakukan diskusi terbuka, sehingga dapat mewakili keinginan masyarakat. Seperti diketahui, Novanto saat ini ditahan oleh KPK karena terjerat dalam kasus korupsi e-KTP.

"Karena DPR representasi masyarakat, maka dia harus memilih sesuai dengan harapannya rakyat, bukan ditetapkan partainya saja. Kalau itu dilakukan, maka Golkar telah melakukan terobosan publik, dan ini memantik publik untuk memilih Golkar sebagai partai modern," papar Dedi.

Ditambahkan Dedi, mayoritas DPD I telah menerima dukungan untuk melaksanakan munaslub. Berdasarkan aspirasi yang telah diterimanya, nama Airlangga Hartarto paling banyak dibicarakan.

"Kita nggak bisa nyebutin ya. Tapi memang kalau aspirasi dari kita, saya, Jawa barat, dan banyak juga teman yang lain sudah berkomentar, di antaranya kan yang sering disebut namanya, yang sering jadi pembicaraan kita Pak Airlangga Hartarto," ucap Dedi.

Sebelumnya, DPP Golkar disebut akan menggelar pleno untuk membahas munaslub. Dalam munaslub nantinya akan dipilih ketua umum baru menggantikan Novanto, yang segera menjalani sidang untuk kasus dugaan korupsi e-KTP pada 13 Desember 2017. (adf/nvl)