Gerindra Ragukan Dukungan PKS ke Gus Ipul

Gerindra Ragukan Dukungan PKS ke Gus Ipul

Rois Jajeli - detikNews
Jumat, 08 Des 2017 15:00 WIB
Gerindra Ragukan Dukungan PKS ke Gus Ipul
Foto: Ilustrasi Pilgub Jatim. (Andhika Akbarayansyah/detikcom).
Jakarta - Koalisi Poros Jakarta (Gerindra, PAN dan PKS) di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 akhirnya pecah. PKS menarik diri dari poros baru ini, dan lebih memilih memberikan dukungan ke calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Namun, Gerindra meragukan dukungan PKS ke Gus Ipul. Apa alasannya?

"Saya kira semua kemungkinan bisa terjadi. Sebelum tahapan pendaftaran pada bulan Januari, saya kira belum ada yang fix," kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, Jumat (8/12/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan proses dinamika di Pemilihan Gubernur Jawa Barat, yang masih bongkar pasang bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Saya kira belum bisa ada yang dikatakan fix. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Seperti bongkar pasang nya di Pilkada Jawa Barat, itu peluangnya masih terbuka," tuturnya.

Sadad yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengatakan, dirinya masih belum mengetahui secara resmi dukungan PKS ke Gus Ipul.

"Saya belum tahu putusan akhir PKS. Kita juga belum konfirmasi ke PKS. Tapi saya mendapatkan informasi, ada kecendrungan (PKS) ke arah Gus Ipul. Kalau memang PKS mengambil pilihan ke Gus Ipul, saya kira itu haknya," tuturnya.

Disinggung alasan PKS menarik diri dan memalingkan dukungannya ke Gus Ipul, karena koalisi Poros Jakarta tidak jelas siapa bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim yang diusung di Pilgub Jatim 2018.

"Memang kami masih menggodok terus. Setiap partai juga punya agenda sendiri-sendiri," tuturnya.

Kapan Gerindra akan memutuskan sikapnya dalam Pilgub Jatim 2018 ini, apakah bakal berkoalisi dengan 'partai yang tersisa' PAN untuk mengusung paslon sendiri di luar poros Gus Ipul dan Khofifah atau memilih salah satu dari poros tersebut?

"Soal kapan diputuskan, kapan diumumkan, semuanya menjadi hak prerogatif ketua dewan pembina dan juga ketua umum kami Bapak Prabowo. Keputusan (rekomendasi) itu ada di DPP bukan di DPD, itu di pusat bukan di tingkat provinsi," tandasnya. (roi/asp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads