Fadli Zon Anggap Wajar Kedekatan Presiden Jokowi dan Marsekal Hadi

Jakarta - Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan dilantik sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kedekatan Marsekal Hadi dengan Presiden Joko Widodo sebagai suatu hal yang wajar.

Kepada Marsekal Hadi, Fadli punya pesan khusus. Dia berharap agar di bawah kepemimpinan Hadi, TNI bisa semakin kuat dan maju.

"TNI ini sebagai alat negara tentu kita ingin punya angkatan bersenjata yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah kita di darat, laut, dan udara," kata Fadli di Jalan Tarumanagara, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Jumat (8/12/2017).

Baca juga: Pimpinan DPR: Panglima TNI Harus Dekat dengan Presiden

Fadli juga meminta pria yang saat ini masih menjabat sebagai KSAU itu untuk memastikan netralitas TNI jelang tahun-tahun politik ke depan. Seperti diketahui, tahun 2018 nanti ada 171 daerah yang melangsungkan pilkada, dan pada 2019, Indonesia akan melangsungkan Pileg dan Pilpres.

"Berharap juga TNI tidak berpolitik, TNI netral. Kepentingan TNI adalah kepentingan negara," ucap Fadli.

Politikus Gerindra ini mengaku tak mempermasalahkan jika ada kedekatan antara Presiden Joko Widodo dengan Marsekal Hadi. Dia berpendapat Marsekal Hadi bisa menempatkan diri dalam masalah itu.

Baca juga: Cerita Kedekatan Jokowi dan Marsekal Hadi, Calon Tunggal Panglima TNI

"Nggak ada masalah, kalau nggak dekat nggak mungkin diangkat dong. Tapi kedekatan itu harus tetap objektif dan saya lihat beliau bisa menempatkan diri sesuai dengan tupoksi TNI," ujarnya.

Seperti diketahui, Marsekal Hadi pernah menjabat sebagai Danlanud Adi Soemarmo saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Kemudian tak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden, Marsekal Hadi pun dipilih menjadi sekretaris militer (sesmil) presiden.

Marsekal Hadi akan dilantik menjadi Panglima TNI sore nanti pukul 16.30 WIB nanti di Istana Negara. Hadi menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun.

"Ya betul, confirm jam 16.30 WIB di Istana Negara Jakarta," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. (abw/elz)