Jumat 08 Desember 2017, 11:09 WIB
Percepat Proyek Tanggul Laut, Sandiaga Siapkan Payung Hukum
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (Muhammad Fida/detikcom)
Jakarta -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meninjau proyek tanggul pengaman pantai paket 2 di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sandiaga siap membentuk payung hukum untuk mempercepat pembangunan tanggul.
Pengerjaan proyek tanggul laut itu diketahui terhambat lantaran dua pengembang swasta tidak bisa membangun karena terkendala regulasi. Sandiaga masih mempertimbangkan membuat pergub atau perda sebagai regulasi bagi pengembang swasta tersebut.
"Untuk yang swasta ada dua pengembang yang berkewajiban membangun karena menunggu regulasinya, kami akan siapkan segera. Jadi tak usah menunggu regulasi dari pusat, kita akan coba intervensi, inovasi, regulasi dari Pemprov," kata Sandiaga di lokasi, kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2017).
Sandiaga mengatakan ada 10 kilometer tanggul yang harus dibuat oleh pengembang swasta tersebut. Dia mengatakan akan mulai mengkaji pembuatan regulasi agar dapat segera diterapkan.
"Pak Asbang tadi sudah mulai mengkaji, apa yang bisa. Lebih cepat lebih baik. Jadi kalau pergub bisa lebih cepat. Kalau perda mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama," terangnya.
Sandiaga akan meminta PT Pembangunan Jaya Ancol, yang masuk dalam pengembang, segera membangun tanggul di sana. "Tapi kita minta sembari kita berjalan. Tapi untuk Ancol, karena di bawah kendali BUMD DKI, walaupun perusahaan publik, kita minta mereka juga bisa melakukan inisiatif dulu sembari menunggu payung hukumnya," jelasnya.
Bambang Brodjonegoro mendesak Pemprov DKI segera menyelesaikan regulasi bagi pengembang. Dia mengatakan pembangunan tanggul sangat mendesak untuk diselesaikan pada 2019.
"Kini kan kita bicara tanggul pantai dan ini urgen. Nah, karena tadi ini perlu segera diselesaikan di awal 2019, untuk benar-benar menjaga Jakarta dari banjir yang lebih besar dari laut," terangnya.
(fdu/ams)
Pengerjaan proyek tanggul laut itu diketahui terhambat lantaran dua pengembang swasta tidak bisa membangun karena terkendala regulasi. Sandiaga masih mempertimbangkan membuat pergub atau perda sebagai regulasi bagi pengembang swasta tersebut.
"Untuk yang swasta ada dua pengembang yang berkewajiban membangun karena menunggu regulasinya, kami akan siapkan segera. Jadi tak usah menunggu regulasi dari pusat, kita akan coba intervensi, inovasi, regulasi dari Pemprov," kata Sandiaga di lokasi, kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2017).
"Pak Asbang tadi sudah mulai mengkaji, apa yang bisa. Lebih cepat lebih baik. Jadi kalau pergub bisa lebih cepat. Kalau perda mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama," terangnya.
Sandiaga akan meminta PT Pembangunan Jaya Ancol, yang masuk dalam pengembang, segera membangun tanggul di sana. "Tapi kita minta sembari kita berjalan. Tapi untuk Ancol, karena di bawah kendali BUMD DKI, walaupun perusahaan publik, kita minta mereka juga bisa melakukan inisiatif dulu sembari menunggu payung hukumnya," jelasnya.
 Sandiaga dan Menteri Brodjonegoro meninjau proyek tanggul laut di Cilincing. (Muhammad Fida/detikcom) |
"Kini kan kita bicara tanggul pantai dan ini urgen. Nah, karena tadi ini perlu segera diselesaikan di awal 2019, untuk benar-benar menjaga Jakarta dari banjir yang lebih besar dari laut," terangnya.
(fdu/ams)
