DetikNews
Kamis 07 Desember 2017, 17:48 WIB

KPK Ingatkan Penerima Dana Bansos Jangan Pakai Jasa Calo

Mukhlis Dinillah - detikNews
KPK Ingatkan Penerima Dana Bansos Jangan Pakai Jasa Calo Foto: Tim Infografis detikcom
Bandung - KPK meminta masyarakat tidak menggunakan jasa pihak tertentu untuk pencairan dana bansos. Sebab, keberadaan pihak ketiga bisa menjadi celah untuk tindakan korupsi.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha menjelaskan dana bansos memang berisiko terjadi penyelewengan. Pasalnya, sambung dia, kerap ada pihak-pihak yang berperan sebagai calo atau mediator pencairan dana bansos.

"Selalu dalam konteks proses tata kelola seperti ini bisa jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Istilahnya, sebagai mediator yang seolah-seolah tampil menjadi orang paling berjasa," kata Asep setelah memberikan pengarahan kepada penerima bansos di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/12/2017).

Ia menuturkan calo atau mediator tersebut biasanya menawarkan jasa mengurus proposal pengajuan dana bansos ke pemerintah. Sebagai gantinya, sang mediator akan meminta imbalan dengan besaran tertentu kepada penerima bansos.

"Misalnya bantu urusin proposal sampai ngurus ke pemprovnya, misalnya, tapi deal sekian persen, nah kasus seperti itu pernah terjadi di wilayah Jabar," ujar Asep.

Ia mengakui setiap tahun KPK selalu menerima aduan adanya penyalahgunaan dana bansos. Bahkan persoalan dana bansos tersebut selalu menduduki posisi tertinggi dalam hal jumlah laporan dibandingkan perizinan, kepegawaian, dan pengelolaan APBD.

"Jumlah pastinya saya kurang tahu, hanya saja saya pastikan setiap tahun ada aduan. Apalagi bansos atau hibah selalu menduduki laporan tertinggi setiap tahunnya," tutur Asep.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau Aher mengingatkan lembaga sosial penerima bansos tidak memberikan persentase kepada pihak tertentu. Sebab, sambung dia, dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, bukan pribadi.

"Masyarakat harus berani, harus melek, terkait dana hibah yang diterima dia, tidak boleh ada seorang pun yang meminta persentase. Karena dana hibah tidak ada perantara. Kalaupun ada perantara, itu tidak ada bayaran," tutur Aher di lokasi yang sama.

Menurut dia, penyaluran dana bansos atau hibah dilakukan melalui transfer rekening. Jadi, sambung dia, seharusnya tidak ada pihak mana pun yang disebut sebagai mediator penyaluran dana tersebut.

"Aturan mainnya, dana ini sepenuhnya untuk pembangunan untuk kegiatan sebagaimana yang tertera pada proposal, tidak ada pihak-pihak yang berjasa untuk diberi persentase," kata Aher.
(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed