.webp)
"Jangan cari kesalahan siapa salah dan benar. Bagaimana bersinergi untuk menciptakan pendidikan berkualitas di Kabupaten Serang," kata Retno kepada wartawan di SD Sadah, Ciruas, Serang, Banten, Kamis (7/12/2017).
Retno mengatakan pemerintah pasti memiliki anggaran untuk pembangunan sekolah. Warga di sekitar juga dapat mengalah terkait misalkan jika tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan sekarang. Apabila kemudian tidak ada anggaran pada APBD 2018, di anggaran perubahan, menurutnya, itu bisa dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil pembicaraan dengan pihak sekolah, Retno juga mengaku mendengar soal tidak adanya kesepakatan antara warga dan pemda terkait pembebasan lahan. Namun, menurutnya, Pemkab sebetulnya bisa meminta ke Pemerintah Provinsi Banten. Jika perlu, bisa melakukan komunikasi juga dengan pihak Kementerian Pendidikan dan menggunakan APBN.
"Jadi saya rasa sudah nggak ada Pemkab menunda-nunda, lahan harus segera dibeli dan dibangun. Ini tidak membutuhkan biaya besar, Rp 1-2 miliar untuk sekolah nggak mahal. Ini investasi manusia," paparnya.
Sebagai komisioner KPAI, Retno mengatakan pernah melihat berbagai kondisi sekolah SD, bahkan sampai di luar Jawa. Namun, ia heran, SD Sadah, yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota, kondisinya memprihatinkan.
"Ini seharusnya tersentuh, dibanding daerah lain yang demikian jauh dari Ibu Kota. Ini butuh keseriusan bersama, termasuk Kemendikbud," katanya.
"Saya sampai tidak menemukan di Google Map. Mungkin karena pindah, tempat belum pasti, sehingga tidak terekam. Jadi harus nanya sampai ke lokasi ini. Ini SD negeri, lo. Ini darurat," tambahnya. (bri/asp)
