"Kita akan monitor terus dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kalau aspirasi kita. Ketika para DPD I telah melakukan pertemuan dan setuju 16-17 Desember (munaslub)," kata Dedi di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (6/12/2017).
Dedi berharap pelaksanaan munaslub tidak melebihi tenggat tersebut. Sebab, Januari sudah memasuki tahap pendaftaran Pilkada 2018.
"Harus bulan Desember tidak boleh lebih dari tanggal 16-17 karena kan sudah masuk liburan. Januari sudah masuk tahapan pilkada kita kan pendaftaran 7-9 (Januari), nah kita kan harus ada kepastian karena menyangkut nasib banyak orang dan nasib rakyat Indonesia," jelasnya.
Bila hingga tenggat tersebut munaslub tidak dilaksanakan, DPD I akan mengambil langkah-langkah tegas kepada DPP.
"Kita nanti akan membahas di DPD I karena koridornya ada, karena munaslub kehendak dari DPD I. Jika tidak dilaksanakan, maka DPD I akan melakukan langkah-langkah," sambungnya
DPP Golkar sepakat menggelar munaslub untuk menentukan ketua umum yang baru pengganti Setya Novanto. DPP setuju mengakomodasi permintaan DPD I Golkar.
"Pertemuan hari ini adalah pertemuan keluarga besar Golkar yang direpresentasikan oleh DPP Golkar bersama ketua, sekretaris DPD partai provinsi se-Indonesia," kata Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. (adf/fdn)










































