.webp)
Menurut Retno, pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat terkait rencana pengumuman Trump tersebut. Selain itu, Retno juga sudah berkomunikasi dengan beberapa menteri luar negeri negara-negara muslim.
"Kita terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), dan kita terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat," kata Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada hari ini, kita memperoleh informasi, kemungkinan, sekali lagi ini masih kemungkinan, bahwa pengumuman itu akan dilakukan oleh Presiden Trump pada pukul 01.00 PM Washington DC hari Rabu, berarti hari Kamis pukul 01.00 AM di Indonesia, jadi tengah malam nanti. Sekali lagi ini informasi yang kita peroleh dan informasi ini kita komunikasikan kembali," jelasnya.
Retno mengatakan, jika pengumuman itu tetap dilakukan Trump, maka akan sangat membahayakan proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Tak hanya itu, hal tersebut juga bisa memicu terjadinya instabilitas di berbagai wilayah.
"Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri. Akan memancing instabilitas, tidak hanya di Timur Tengah tapi di wilayah lain," katanya.
Oleh karena itu, kata Retno, Indonesia terus berkomunikasi dengan negara-negara muslim, termasuk negara anggota OKI.
"Dan kemungkinan besar OKI akan melakukan special session. Kita sedang bicara masalah tanggal, tadi saya bicara dengan Menlu Yordania antara lain, menlu Turki, dan kita juga, saya juga bicara mengenai perlunya negara OKI untuk segera duduk dan membahas masalah ini," terang Retno.
Lantas, akankah ada langkah bersama untuk menghentikan rencana Trump tersebut?
"Ini kan ada rekognisi ini, pengakuan ini kan pengakuan unilateral yang jelas mengenyampingkan semua resolusi DK PBB. Jadi nanti kita akan bicara lagi dengan OKI dan kita kembalikan lagi ke PBB karena resolusi DK PBb kan harus ada ketaatan di situ," tegas Retno. (jor/idh)
