DetikNews
Rabu 06 Desember 2017, 17:21 WIB

F-Gerindra Bantah Tolak Arief Hidayat Kembali Jadi Hakim MK

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
F-Gerindra Bantah Tolak Arief Hidayat Kembali Jadi Hakim MK Anggota Komisi III DPR dari F-Gerindra, Supratman Andi Agtas. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Partai Gerindra tidak menyatakan pendapat dalam uji kepatutan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi. Meski demikian, Gerindra tak menolak Arief yang kini diputuskan Komisi III melanjutkan periode kedua di MK.

"Saya ingin tegaskan sikap F-Gerindra sama sekali tidak menolak pencalonan Arief Hidayat untuk kembali duduk menjadi hakim konstitusi," ujar anggota Komisi III dari F-Gerindra Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).


Yang dipermasalahkan Gerindra soal uji kepatutan Arief hanyalah transparansi. Merujuk UU MK, kata Supratman, proses rekrutmen hakim MK harus transparan dan akuntabel. Gerindra, kata Supratman, hanya mempersoalkan itu.

"Jadi bukan, apa, kami setuju atau tidak setuju dengan Prof Arief untuk duduk kembali, pada prinsipnya nggak ada masalah. Secara pribadi saya memberi dukungan," ungkap dia.


"Tetapi pada mekanismenya pengambilan keputusan, pembentukan panel itu apakah memang itu disetujui apakah panel itu hanya untuk disetujui di pleno atau itu hak fraksi masing-masing untuk mengusulkan membentuk panel," jelas dia.


Mekanisme itulah yang dipertanyakan Supratman dan telah dijawab oleh Komisi III tadu bahwa pleno soal uji kepatutan Arief telah digelar sebelumnya. Fraksi Gerindra disebut Supratman mendukung sepenuhnya Arief untuk duduk kembali sebagai hakim konstitusi.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga tak ingin ke depannya ada gugatan terkait uji kepatutan Arief sebagai hakim konstitusi karena dinilai cacat hukum. Namun, ditegaskan kembali oleh Supratman, mekanisme uji kepatutan Arief telah dijelaskan Komisi III DPR.


"Sekali lagi F Gerindra tidak menolak Prof Arief Hidayat menjadi hakim MK, tapi alangkah baiknya kalau kemudian itu bisa diikuti dan terbuka kesempatan pada semua negarawan-negarawan yang ada di republik ini. Kan banyak nih, bukan cuma satu orang," jelas dia.

"Kalau itu dilakukan, maka amanat UU tentang akuntabel dan aspiratif itu bisa terpenuhi," imbuh Supratman.
(gbr/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed