Muhammadiyah Kecam Niat AS Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Indonesia menyampaikan penolakan atas rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pemindahan itu dinilai sama saja pengakuan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Indonesia harus menolak tegas rencana AS ini. Ini terkait dengan komitmen dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina selama ini.

"Sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam, seharusnya Indonesia bersuara menyatakan penolakan atas rencana itu," kata Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Baca juga: Palestina: Trump Nyatakan Perang Jika Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Mu'ti juga menyebut pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dapat memicu konflik internasional. Menurutnya, Yerusalem, yang merupakan kota suci bagi tiga agama, tidak boleh menjadi ibu kota bagi negara mana pun.

"Yerusalem itu adalah kota suci bagi umat Islam, umat Kristen, dan umat Yahudi. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu negara pun, menurut saya, yang ibu kotanya Yerusalem. Bahkan jika Palestina sekalipun menjadi negara merdeka, itu kan ibu kotanya juga tidak di Yerusalem. Artinya, biarlah ini menjadi sebuah ruang terbuka yang memungkinkan siapa saja masuk ke situ," ujar Mu'ti.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump berencana memindahkan kedutaan besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kebijakan Trump tersebut pun menimbulkan pro dan kontra.

Baca juga: Soal Yerusalem, Guru Besar UI: AS Akan Jadi Target Kemarahan

Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyatakan penolakan atas rencana AS tersebut. Baginya, pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem hanya akan mempersulit proses perdamaian di Timur Tengah.

"Kami tidak ingin Amerika… jelas posisi pemerintah Indonesia sependapat mendukung Palestina untuk agar AS tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017). (HSF/hri)